Kegiatan normalisasi yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR dan Pera) Kaltim di sub-daerah aliran sungai (DAS) Karang Asam Besar (KAB) terganjal bangunan rumah warga yang berada di bantaran, bahkan badan sungai. Untuk itu, OPD tersebut berkoordinasi dengan Pemkot Samarinda untuk mendukung penyelesaian sosial tersebut.
SAMARINDA–Senin (19/4), tim Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) B Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Samarinda, melakukan pendataan terhadap rumah-rumah yang masuk dalam jalur normalisasi tahun ini.
Kasi Wasdal Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Samarinda Juliansyah Agus mengatakan, kegiatan itu merupakan dukungan terhadap proyek normalisasi. Karena potensi dampak sosial, pendataan juga melibatkan tim Disperkim. “Kebanyakan tidak berizin. Tetapi kami data dulu, soal keputusan relokasi dan pembongkaran, ada di tangan wali kota,” ujarnya.
Tak hanya itu, pihaknya juga menyegel satu rumah bangsal dua pintu yang berada di Gang Surya, karena pemiliknya tidak bisa menunjukkan dokumen izin mendirikan bangunan (IMB). Sehingga, pihaknya mengarahkan untuk mengurus dokumen. Nantinya, dari berkas yang diajukan akan ketahuan apakah bangunan melanggar sempadan sungai atau tidak. “Jika melanggar, izin tidak akan terbit, dan tim kami akan siap melakukan pembongkaran,” tegasnya.
Sementara itu, atas banyak bangunan liar tersebut, Camat Sungai Kunjang Jumar mengatakan, selama ini warga tidak pernah izin baik ke RT maupun lurah, terlebih kecamatan. Jika ditegur pemilik bangunan membandingkan dengan permukiman di sisi hilir, tepatnya Kelurahan Karang Anyar. “Kami sampaikan untuk saat ini memang di sini (Lok Bahu) kegiatan normalisasi, tapi selanjutnya akan berlanjut ke hilir,” ucapnya.
Terkait dampak banjir, disebutnya cukup parah terutama bagi yang tinggal di bantaran sungai. Hujan dengan intensitas sedang sekitar 1–2 jam, dipastikan genangan mencapai 50 cm. Selain rumah, banyaknya jembatan dan jalur pipa PDAM yang tidak melintang di atas sungai turut membuat air terhambat, dan terjadi penumpukan sampah. “Ke depan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan dan sungai akan semakin ditingkatkan,” sebutnya.
Terkait program normalisasi, Kabid Sumber Daya Air (SDA) dinas PUPR dan Pera Kaltim Runandar mengatakan, tahun ini pihaknya melanjutkan normalisasi KAB senilai Rp 1,4 miliar dengan panjang alur sungai yang ditangani sekitar 2 km. Bahwa dalam pelaksanaan tim terkendala bangunan di badan sungai, sehingga diharapkan ada pengendalian dari pemkot, terutama kepada yang baru dan permanen. “Semoga pemkot bisa mengatasi masalah sosial,” ucapnya.
Sementara itu, di lapangan diakuinya eksisting lebar sungai bervariasi antara 1,5 meter hingga 15 meter. Idealnya, lebarnya sama yakni 15 meter karena area tangkapan air sungai KAB cukup luas. Penyempitan diakibatkan banyak gulma hingga sampah rumah tangga masih memenuhi badan sungai, juga tidak sedikit pipa PDAM yang melintang di jalan. “Kami harap itu bisa dipindahkan karena sangat mengganggu aliran sungai,” singkatnya. (dns/dra/k8)
