SAMARINDA–Pemkot Samarinda menetapkan tiga lokasi yang nantinya dipilih untuk pembangunan tempat pembuangan sementara reduce, recycle, reuse (TPS 3R). Ketiga lokasi itu, yakni di Kelurahan Mugirejo, Gunung Lingai, dan Tanah Merah.
Selanjutnya lokasi-lokasi tersebut akan dimasukkan penetapan sebagai bahan perencanaan yang kemudian menjadi detail engineering design (DED). Sehingga tahun depan bisa dieksekusi dan tahun berikutnya bisa lebih banyak.
Wakil Wali Kota Samarinda Rusmadi mengatakan, saat ini pemilahan sampah sangat penting dalam rangka mengurangi beban TPA. Sehingga perlu dibangun TPS yang bisa memfasilitasi pemilahan, salah satunya TPS 3R.
Dalam mengurangi sampah yang sudah mencapai 600 ton per hari diperlukan peran dan masyarakat. “Adanya TPS 3R diharapkan pelan-pelan mengedukasi warga untuk memilah sampah dari rumah. Misalnya, memisahkan sampah anorganik seperti botol, plastik dan lainnya, dengan sampah organik, seperti sisa makanan, buah dan lainnya,” ucap dia.
Dia menjelaskan, kondisi tiga lokasi yang ditinjau pada Kamis (15/4). Pertama, Kelurahan Gunung Lingai, Kecamatan Sungai Pinang. Terdapat lahan milik pemerintah, namun kendalanya lokasi bersebelahan dengan rumah warga.
“Ini yang masih dikomunikasikan. Namun, beberapa warga sekitar dan LPM mengaku siap mendukung,” ucapnya, kemarin.
Sedangkan untuk Kelurahan Mugirejo relatif jauh dari permukiman, bahkan lahan yang tersedia satu lokasi dengan rencana pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang informasinya dibangun tahun ini oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Terakhir, yaitu di kawasan Rumah Potong Hewan (RPH) Tanah Marah. Ini satu kawasan dengan rencana masterplan RPH, sehingga bakal disediakan fasilitas demplot pohon dan aneka tumbuhan agar tidak perlu lagi pengadaan pohon untuk fasilitas umum atau fasilitas sosial.
“Nanti dimasukkan perencanaan atau masterplan persampahan di anggaran perubahan. Tahun depan minimal ada satu yang dieksekusi,” tandasnya.
Dia berharap, dukungan masyarakat karena dengan adanya TPS 3R menjadi peluang kerja baru. Sebab, akan dikelola warga setempat. Bisa saja pemerintah memberi upah harian, sedangkan hasil kompos yang diproduksi juga sampah lainnya, dikumpulkan dan dibagikan kepada para pegawai.
“Pemerintah tidak usah. Dari pengelola untuk pengelola. Target kami hanya mengurangi beban TPA. Syukur-syukur warga di sekitar lokasi sudah sadar dan mau memilah sampah dari rumah,” ucapnya. (dns/kri/k8)
