MANAGED BY:
JUMAT
07 MEI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Sabtu, 17 April 2021 11:33
Pancasila dan Bahasa Indonesia Hilang, Kemendikbud Ajukan Revisi PP Nomor 57 tahun 2021

PROKAL.CO,

JAKARTA-- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akhirnya mengajukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP SNP). Pengajuan ini dilakukan setelah munculnya protes keras sejumlah kalangan atas hilangnya poin Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam mata kuliah wajib di perguruan tinggi.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menjelaskan, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 57 Tahun 2021 untuk reparasi. Kemudian, memasukkan asesmen nasional yang akan dilakukan di bulan September.

Dia menegaskan, tidak ada maksud sama sekali untuk merubah muatan wajib maupun mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Dalam PP tersebut, yang merujuk pada undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sisdiknas, menjelaskan dan mengulang substansi kurikulum wajib muatan kurikulum wajib, persis sama seperti undang-undang tersebut.

Masalahnya, kata dia, hal tersebut tidak secara eksplisit disebut dalam PP SNP. "Jadi ada mispersepsi dari masyarakat bahwa dengan adanya PP ini, mata pelajaran Pancasila yang Bahasa Indonesia dikeluarkan. Bukan lagi menjadi muatan mata kuliah wajib di pendidikan tinggi," ungkapnya(16/4).

 Tak ingin berlarut, Kemendikbud pun akhirnya memutuskan untuk segera meluruskan dengan mengajukan revisi PP SNP ini. Pengajuan revisi PP SNP akan merujuk kepada pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

 "Pancasila dan bahasa Indonesia akan selalu menjadi muatan wajib di dalam sistem pendidikan kita," tegasnya. Hal ini, imbuh dia, sebetulnya sudah tercermin dari program Merdeka belajar yang telah menggunakan profil pelajar Pancasila sebagai tujuan akhir dari pada transformasi pendidikan.

Halaman:
loading...

BACA JUGA

Kamis, 06 Mei 2021 15:22

Usul Alokasi Anggaran Tes Covid-19 di Sekolah

JAKARTA- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berencana membuka sekolah…

Kamis, 06 Mei 2021 10:10
Putusan UU Pemilu, Tiga Hakim MK Dissenting Opinion

Parpol di Parlemen Bebas dari Verifikasi Faktual

JAKARTA– Sembilan partai politik (parpol) yang duduk di DPR RI…

Kamis, 06 Mei 2021 10:00

SMSI Sumut Apresiasi Gubsu Jadikan Pers Teman Berfikir

Medan - Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumut mengapresiasi komitmen…

Kamis, 06 Mei 2021 09:54

Ini Dia Fakta Baru Sate Sianida, Motif Asmara, Nani dan Aiptu Tomy Nikah Siri

 Fakta baru kasus sate sianida yang dikirim oleh Nani Apriliani…

Selasa, 04 Mei 2021 17:25

Alasan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan, 75 Pegawai KPK Terancam Diberhentikan

JAKARTA- Proses pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur…

Selasa, 04 Mei 2021 17:24

Bersiap Hadapi Keputusan Terburuk, Kembali Tidak Berangkat, Kemenag Minta CJH Mulai Menata Hati

JAKARTA– Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi meminta calon…

Selasa, 04 Mei 2021 17:19

Masyarakat Sipil Paling Banyak Jadi Korban, Dalam Tiga Tahun 95 Korban Meninggal

JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam)…

Selasa, 04 Mei 2021 17:14

KKB Bakar Puskesmas-Sekolah, Kapolda Papua: TNI-Polri Tak Akan Mundur!

Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D. Fakhiri menyesalkan adanya pembakaran…

Selasa, 04 Mei 2021 15:20

Novel Baswedan dan 6 Kasatgas Penyidik KPK Terancam Diberhentikan

Proses pengalihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur…

Selasa, 04 Mei 2021 12:53

Hoaks Nanggala Tenggelam Akibat Torpedo Tiongkok

FAKTA: Penyelidikan tentang tenggelamnya KRI Nanggala-402 di perairan Bali masih…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers