JAKARTA–Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dokter Kariadi yang selama ini disebut sebagai tempat penelitian Vaksin Nusantara angkat bicara. Mereka merasa tak pernah menerima izin adanya riset ini.
”Kami tidak pernah diberitahu izinnya bagaimana karena saat itu perintah langsung dari Menteri Terawan. Ya artinya kami sendiko dawuh saja,” ujar Humas RSUP Dokter Kariadi Parna. Dia menekankan bahwa seluruh direksi dan pengelola RSUP Dokter Kariadi tidak mengetahui proses penelitian yang selama ini dilakukan.
Sekarang pun penelitian sudah tidak lagi berada di rumah sakit yang berada di Semarang itu. Saat Radar Semarang melakukan penelusuran ke rumah sakit tersebut, pihak rumah sakit pun enggan berkomentar banyak. “Sudah tidak disini lagi penelitiannya,” ujar Parna.
Informasi yang dikumpulkan di lapangan, selain ketempatan sebagai lokasi penelitian, rumah sakit tersebut disinyalir juga ikut menggelontorkan dana untuk kelangsungan Vaksin Nusantara. Namun terkait hal itu, pihak rumah sakit enggan berkomentar. “Kami tidak tahu. Cuma ketempatan saja,” katanya.
Bahkan ia meyakinkan jika pihak pengelola RSUP Dokter Kariadi juga tidak pernah diberitahu bagaimana perkembangannya sejak awal penelitain dilakukan. “Tahu-tahu sudah tidak disini, itu saja,” katanya. Bahkan penghentian penelitian vaksinasi itupun tanpa sepengetahuan pihak RSUP Kariadi. Bahkan ketika hendak melihat bagaimana kondisi laboratorium yang digunakan untuk pengembangan Vaksin Nusantara juga tidak diperkenankan. Parna mengungkapkan, riset tak dilanjutkan setelah tim peneliti bertemu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta pada 10 Maret lalu.
“Kabar terakhir Menkes menghentikan penelitian. Jadi belum ada perkembangan,” tuturnya. Vaksin Nusantara digagas oleh Terawan Agus Putranto ketika masih menjabat Menteri Kesehatan Oktober 2020 lalu.
Sejumlan nama, perguruan tinggi, dan rumah sakit tercatat di susunan peneliti dalam surat keputusan Menkes yang ditandatangani Terawan pada 18 Desember 2021. Namun entah kenapa Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada (UGM) menyatakan mundur dari penelitian tersebut Maret lalu.
Mereka merasa tak dilibatkan dalam riset hingga memasuki uji klinis tahap pertama. Setelah mundurnya UGM kala itu, Universitas Diponegoro (Undip) Semarang ketiban sampur untuk melanjutkan penelitian vaksin nusantara di RSUP Dokter Kariadi.
Ketika dikonfirmasi, pihak Undip belum berkenan angkat bicara terkait dengan penghentian penelitain Vaksin Nusantara tersebut. “Nanti pihak Fakultas kedokteran saja yang menyampaikan,” ujar Humas Undip, Kasubag Humas Undip, Utami Setyowati.
Ketika pihak fakultas kedokteran Undip mencoba dikonfirmasi terkait penghentian penelitian Vaksin Nusantara juga tidak merespon. Begitu juga dengan BPOM Semarang. Ketika dikonfirmasi, Kepala BPOM Semarang, I Gusti Ayu Adhi Aryapatni enggan berkomentar tentang penghentian penelitian Vaksin Nusantara.
Sebelumnya, Kepala BPOM Penny Lukito menerangkan pada 16 Maret lalu sudah dilaksanakan dengar pendapat antara BPOM, Komnas Penilai Obat, dan tim peneliti. Menurut Penny, semua pertanyaan dijawab oleh peneliti dari AIVITA Biomedica Inc yang berasal dari USA. Padahal dalam protokol tidak tercantum nama peneliti tersebut. ”Peneliti utama dr. Djoko dari RSPAD Gatot Subroto dan dr. Karyana dari Balitbangkes tidak dapat menjawab proses-proses yang berjalan karena tidak mengikuti jalannya penelitian,” ucapnya.
Proses pembuatan vaksin sel dendritik dilakukan oleh peneliti dari AIVITA Biomedica Inc, USA, meskipun dilakukan training kepada staf di RS. Kariadi tetapi pada pelaksanaannya dilakukan oleh dari AIVITA Biomedica Inc, USA. Ada beberapa komponen tambahan dalam sediaan vaksin yang tidak diketahui isinya dan tim dari RS. Kariadi tidak memahami.
Selain itu dalam kesempatan yang sama juga diketahui proses pembuatan vaksin sel dendritik dilakukan oleh peneliti dari AIVITA Biomedica Inc. ”Meskipun dilakukan training kepada staf di RS dr Kariadi tetapi pada pelaksanaannya dilakukan oleh dari AIVITA Biomedica Inc,” katanya. Ketika dikonfirmasi adanya beberapa komponen tambahan dalam vaksin, tim dari RS dr Kariadi tidak memahami.
Penny menegaskan, data interim fase 1 yang diserahkan belum cukup memberikan landasan untuk uji klinik ini dilanjutkan ke fase 2. ”Ada beberapa perhatian terhadap keamanan dari vaksin, kemampuan vaksin dalam membentuk antibody, dan juga pembuktian mutu dari produk vaksin dendritik yang belum memadai,” ujarnya.
