MANAGED BY:
JUMAT
07 MEI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Rabu, 14 April 2021 21:00
Kerusakan Jalan Nasional di Tanah Datar, Perusahaan Tambang Harus Bertanggung Jawab
Kerusakan jalan di Tanah Datar, Kutai Kartanegara, menyebabkan kemacetan berjam-jam. Buruknya kualitas jalan yang merupakan penghubung utama antara kawasan selatan dan utara Kaltim ini, salah satunya karena keberadaan pertambangan di sekitar kawasan itu.

PROKAL.CO,

SAMARINDA–Kerusakan jalan di Tanah Datar, Kutai Kartanegara, menyebabkan kemacetan berjam-jam. Buruknya kualitas jalan yang merupakan penghubung utama antara kawasan selatan dan utara Kaltim ini, salah satunya karena keberadaan pertambangan di sekitar kawasan itu.

Pemerintah pun diminta menindak tegas. Jangan sampai uang rakyat dipakai untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan mereka yang tak tanggung jawab. Pengamat jalan dan lalu lintas Kaltim Haryoto mengatakan, dengan kondisi jalan sekarang, yang terpenting adalah menormalisasi drainase pengumpul samping kiri-kanan jalan selebar-lebarnya. Juga melakukan normalisasi saluran pembuangan. Dia menambahkan, penimbunan peninggian badan jalan semata tidak akan menyelesaikan masalah.

"Pembukaan lahan tambang dan lain-lain di sekitar lokasi harus menyediakan tampungan lumpur dan air sebelum dibuang ke sungai. Sehingga air dan lumpur tidak menutup, menimbun mengganggu saluran yang ada," jelas Dewan Penasihat Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) Kaltim tersebut. Ditegaskan Haryoto, kegiatan kiri dan kanan jalan tidak boleh mempersempit saluran tepi jalan, apalagi menutup. Culvert melintang jalan juga mungkin diperlukan tambahan penampang basah.

Selain itu, pembukaan lahan di sekitar jalan, harus menyediakan fasilitas penampungan lumpur atau saluran air sebesar pembukaan lahan, kemiringan, jenis tanah, dan curah hujan.  "Ini yang dinas terkait mungkin kurang paham karena basic sekolahnya beda. Sebenarnya yang penting, empati dan kepedulian serta sense dari komandan," sebut dia. Sementara itu, Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim Pradarma Rupang menuturkan, perusahaan tambang di sekitar kawasan itu harus bertanggung jawab.

Dalam catatan Jatam, ada sekitar 11 perusahaan yang beroperasi di kawasan Tanah Datar, Kukar hingga Sungai Siring, Samarinda. Satu adalah tambang PKP2B dan sisanya IUP. Belum termasuk dengan tambang ilegal yang dibiarkan. Di kawasan itu, bukit-bukit dikupas untuk dikeruk batu baranya. Bahkan, jalan juga digunakan untuk mengangkut batu bara. Seperti penyeberangan truk tambang yang tak jauh dari Kantor Desa Tanah Datar.

Padahal, perusahaan tambang jelas-jelas dilarang menggunakan jalan umum meskipun hanya 10 meter. "Setidaknya, ada tiga aturan yang dilanggar terkait kerusakan jalan tersebut," tegas Rupang.

Halaman:

BACA JUGA

Jumat, 07 Mei 2021 09:29

Kutim Siapkan Ketahanan Pangan Penunjang IKN

Kocek dari APBN digelontorkan untuk membantu petani. Termasuk membenahi sistem…

Jumat, 07 Mei 2021 09:23

Larangan Mudik Multitafsir, Walau Dilarang tapi Masih Diberi Pengecualian

Keputusan pemerintah melarang mudik agar penyebaran Covid-19 tidak melonjak setelah…

Jumat, 07 Mei 2021 09:21

Ramai-Ramai Terbang sebelum Dilarang

SEHARI jelang pemberlakukan larangan mudik, penumpang di Bandara Sultan Aji…

Kamis, 06 Mei 2021 16:15

"Cari Aman" KPK Lempar ke Kemen PANRB dan BKN

JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memilih ‘cari aman’ terkait polemik…

Kamis, 06 Mei 2021 15:55

Mengacu Edaran Gubernur, Operasional Bus Jalan Terus

Jelang Idulfitri, larangan mudik kembali diberlakukan. Terhitung sejak 6-17 Mei…

Kamis, 06 Mei 2021 15:50

Aturan Larangan Mudik Mulai Berlaku Hari Ini, Harus Tegas Tapi Tetap Humanis

JAKARTA- Masa larangan mudik pada periode Idul Fitri 1442 H…

Kamis, 06 Mei 2021 15:26

Ada 62,3 Juta Lembar Uang Rp 75 Ribu Buat ‘Salam Tempel’ Lebaran

Uang Peringatan Kemerdekaan (UPK) Rp 75 ribu semakin diminati oleh…

Kamis, 06 Mei 2021 15:11

Simpang Siur Larangan Mudik, Ada Pengecualian dengan Syarat

Keputusan pemerintah melarang mudik agar penyebaran Covid-19 tidak melonjak setelah…

Kamis, 06 Mei 2021 10:37

Indonesia Terancam Kembali ke Negara Penghasilan Menengah ke Bawah

JAKARTA– Tahun depan, pemerintah akan fokus pada pemulihan ekonomi dan…

Kamis, 06 Mei 2021 10:04
Kemenhub Mulai Survei, Trase Terintegrasi ke IKN

Balikpapan-Samarinda Akan Dihubungkan Kereta

BALIKPAPAN-Rencana pembangunan jalur kereta api di Kaltim kembali dikaji Kementerian…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers