Ada banyak lahan kritis di Bumi Etam yang dinilai mesti dipulihkan dan dihijaukan. Seperti di kawasan penyangga calon ibu kota negara baru yang kerap dilanda banjir.
BALIKPAPAN–Konsep pembangunan calon ibu kota negara (IKN) baru berbasis lingkungan dikritik Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim. Organisasi non-pemerintah itu menilai, rencana membangun IKN baru yang hijau sangat jauh dari fakta di lapangan. Pasalnya, kabupaten/kota lainnya di Bumi Etam masih jauh dari konsep hijau dan lestari.
Dinamisator Jatam Kaltim Pradarma Rupang menilai, untuk melestarikan dan menghijaukan wilayah kritis, bukan saat di wilayah tersebut akan hadir megaproyek. Seperti rencana pembangunan IKN baru. Sebab, megaproyek itu dinilai bukan kebutuhan utama rakyat Kaltim. Juga, Indonesia secara umumnya.
Krisis yang dihadapi rakyat Kaltim, menurut dia, jauh lebih besar dari sekadar membangun gedung-gedung baru, serta memolesnya dengan pepohonan hijau. Di atas lahan sekitar 42 ribu hektare. ”Luas wilayah kritis di Kaltim jauh lebih besar daripada hanya angka tersebut,” kritik Rupang, (13/4).
Dia juga menjabarkan data bahwa sebesar 73 persen luas daratan Kaltim atau 9,3 juta hektare telah dikaveling ke dalam konsesi ekstraktif. Yang sebagian besar kawasan tersebut adalah hutan, sumber mata air, sungai, rawa, serta bukit. Dan kini tanahnya telah dibongkar. Hutannya ditebangi. Sungainya dihilangkan.
Selain itu, Samarinda yang merupakan ibu kota Kaltim, masih kerap dilanda banjir. Dan, kata dia, belum memiliki hutan lindung layaknya Balikpapan. Ruang terbuka hijau di Samarinda pun tidak mencapai 1 persen dari luas kotanya. Sementara bencana di Kaltim 60 persennya adalah banjir.
“Mengapa itu tidak menjadi prioritas untuk dipulihkan? Daripada membicarakan IKN yang hijau, sementara kota dan kabupaten lainnya di Kaltim, masih jauh dari kata hijau dan lestari,” ujar Rupang.
Yang akan dipulihkan itu, kata dia, bukanlah situs-situs ekonomi dan ruang hidup rakyat. Pemulihan lingkungan hanya dilakukan di lingkungan kantor para elite politik Jakarta. Yang berencana pindah ke Sepaku.
Seharusnya, kata Rupang, pemulihan dilakukan di Kutai Kartanegara (Kukar). Yang rusak karena kegiatan pertambangan. Seperti di Desa Mulawarman, Desa Manunggal Jaya, serta Desa Kerta Buana di Kecamatan Tenggarong Seberang. Lalu, Kelurahan Makroman, Kelurahan Jawa, dan Kelurahan Sangasanga Dalam di Kecamatan Sangasanga.
Juga, Desa Jembayan, Desa Santan, di Kecamatan Marangkayu. Di Kabupaten Kutai Barat, juga ada Kampung Muara Tae di Kubar. Kemudian, Desa Batu Kajang dan Desa Songkak di Kabupaten Paser, Kampung Merasa di Berau juga Desa Keraitan di Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur. “Mengapa bukan lokasi-lokasi ini yang dipulihkan?” sergahnya.
Dengan demikian, konsep penghijauan yang direncanakan pada IKN baru, dinilai tidak murni untuk kepentingan rakyat. (kip/dwi/k8)
