SAMARINDA–Angin segar terhadap anggaran pendapat dan belanja daerah (APBD) Samarinda yang semula Rp 2,4 triliun, kemudian disuntik Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemprov Kaltim Rp 470 miliar tahun ini, belum menampakkan hasil.
Pasalnya, anggaran masih tertahan imbas dari persoalan administrasi berupa asistensi antara tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) kota dan provinsi belum kunjung dilaksanakan. Korelasinya sejumlah proyek belum bisa ditender, misalnya proyek terkait penanganan banjir yang masuk program kerja 100 hari wali kota.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Samarinda Ananta Fathurrozi mengatakan, penyebab belum direalisasikan bankeu untuk proyek pembangunan disebabkan beberapa hal. Di antaranya, pelantikan wali kota dan wakil wali kota pada Februari lalu, membuat perubahan pengampu, sehingga dokumen yang dibuat harus disesuaikan. "Biasanya awal tahun sudah ada dan bisa mulai tender," ucapnya.
Tak hanya itu, adanya persoalan administrasi di sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) yang kini bertugas sebagai wadah untuk mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan agar bisa disajikan bagi masyarakat garapan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memerlukan sejumlah penyesuaian. Tujuan adanya aplikasi itu sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah. Memerlukan penyesuaian misalnya dalam input, yakni harus sesuai dengan Permendagri Nomor 90/2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. "Tinggal input, masalahnya ada tahapan yang harus dilalui, salah satunya persyaratan yang diminta provinsi terkait status lahan, detail engineering design (DED) dan lainnya, semuanya harus ada. Makanya masih terus dikejar," ujarnya.
Terkait kapan waktunya, Ananta belum bisa memastikan. Namun, koordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim terus dilakukan. Harapannya dalam minggu ini bisa selesai, sehingga proyek pembangunan bisa ditender dan dikerjakan untuk percepatan pembangunan daerah. "Kami mengupayakan terus berkoordinasi," singkatnya.
Sebagai informasi dalam bankeu tahun ini anggaran jumbo dialihkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebesar Rp 463 miliar, sisanya dikucurkan kepada Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim).
Sedangkan contoh program kerja 100 hari wali kota dan wakil wali kota yang bersumber dari Bankeu yaitu di simpang Sempaja. Kegiatannya peningkatan drainase Jalan AW Sjahranie sekitar Rp 15 miliar, dan menghubungkan drainase Jalan Wahid Hasyim II dengan Jalan PM Noor sisi kiri sekitar Rp 7,5 miliar. (dns/dra/k8)
