Komisi II berharap Satpol PP dapat aktif melakukan penertiban di pasar. Apalagi ini merupakan tugas pokok dan fungsi mereka.
BALIKPAPAN – Jelang Ramadan, Komisi II DPRD Balikpapan memantau kesiapan bahan pokok dan kondisi pasar tradisional. Kunjungan lapangan atau sidak ini berlangsung Senin (12/4). Dua pasar mendapat tinjauan, yakni Pasar Balikpapan Permai (BP) dan Pasar Baru yang dikelola Balikpapan Ocean Square (BOS).
Berdasarkan pemantauan tersebut, pedagang menyebutkan stok bahan pokok selama Ramadan terbilang aman. Wakil rakyat justru menemukan permasalahan utama adalah ketertiban dan perawatan pasar. Ketua Komisi II DPRD Balikpapan H Harris dan tim mendengar langsung keluhan pedagang.
Dia menuturkan, kasus di Pasar BP karena pedagang mengatakan selama ini mereka membiayai sendiri keperluan pasar yang dianggap sudah tidak layak. “Misalnya rehabilitasi atau renovasi pasca dua kali kebakaran, pedagang sendiri yang membangun. Jadi, mana bantuan dari pemerintah,” ujarnya.
Sementara soal lahan yang termasuk fasilitas umum ini sudah diserahkan oleh pengembang PT Sinarmas kepada Pemkot Balikpapan. “Artinya pemerintah yang wajib melakukan perawatan atau pemeliharaan pasar,” tuturnya. Sementara untuk pantauan di Pasar Baru, pihaknya melihat permasalahan yang berbeda.
Terutama menyoroti kemacetan yang tertumpuk sejak pintu masuk pasar. Sebab, pengunjung menumpuk karena kesulitan memarkirkan kendaraan. “Ternyata karena mereka buat lapak baru sampai makan badan jalan. Ini tugas Satpol PP harus ada penertiban,” sebutnya.
Hasil dari sidak ini, Komisi II akan mencoba berbicara dengan Satpol PP. Kemudian tugas penertiban kawasan ini juga akan melibatkan pihak kecamatan dan kelurahan. Dia berharap, Satpol PP dapat aktif melakukan penertiban. Apalagi ini merupakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka.
“Jangan hanya menertibkan yang terlihat di depan mata. Sedangkan yang tak terlihat karena di dalam pasar seperti ini dibiarkan,” ucapnya. Termasuk penertiban pedagang yang ramai berjualan di badan jalan. Salah satunya di kawasan Jalan Mayor Pol Zainal Arifin (Beller).
Harris menyebutkan, penertiban ini juga masuk dalam kewenangan Satpol PP. Pedagang ramai berjualan di bahu jalan membuat kemacetan di titik tersebut. “Belum lagi merugikan pedagang karena berkurang pembeli di Pasar BP,” imbuhnya. Sedangkan kalau dibiarkan terus menerus, pedagang bisa semakin menjamur.
Sebagai tindak lanjut, pihaknya akan membawa laporan hasil sidak kepada masing-masing fraksi. Serta melaporkan juga ke komisi I sebagai mitra Satpol PP untuk meminta penertiban di pasar. Ada pun pengelola Pasar Baru sekaligus BOS, yakni PT Hasta Kreasi Mandiri (HKM).
Direktur HKM Jumardi menyebutkan, saran dari anggota dewan akan segera ditindaklanjuti. Namun pihaknya tidak bisa menangani sendiri, baik soal parkir dan pedagang yang memenuhi area depan pasar. “Kami akan koordinasi dengan Satpol PP untuk menertibkan pedagang yang berjualan di bahu jalan,” ucapnya.
Sehingga nantinya bisa sejalan dengan program pemerintah untuk menciptakan kondisi pasar yang rapi, bersih, dan nyaman untuk pengunjung. “Saat ini, sudah kita siapkan masih proses tempat parkir sepeda motor dan bongkar muat sayuran,” tuturnya. HKM selaku pengelola pasar akan menyesuaikan aturan pemerintah. (gel/ms/k15)
