MANAGED BY:
SELASA
18 MEI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Selasa, 13 April 2021 21:45
Lokasi Istana Negara Sudah Dipastikan, Tapi RUU IKN Belum Dibahas DPR
Pradesain istana negara. Desain ini menjadi perdebatan.

PROKAL.CO,

JAKARTA- Senin (12/4) Menteri Perencanaan Nasional atauKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasiona (Bapennas) Suharso Monorfa bersama rombongan meninjau lokasi yang direncanakan sebagai istana negara di calon Ibu Kota Negara (IKN). Kunjungannya ke Kabupaten Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur, itu sekaligus menekankan bahwa pembangunan ini akan terbuka bagi swasta.

Suharso menyatakan bahwa jika syarat sudah terpenuhi, bisa jadi peletakan batu pertama dilakukan dalam waktu dekat. Setidaknya pada Ramadhan kali ini. Pemerintah mengebut pekerjaan calon IKN. "Ini keinginan saya, pada 17 Agustus 2024 Presiden Joko Widodo dapat merayakan di sini," ungkapnya.

Dia menuturkan bahwa IKN tetap dibiayai oleh APBN. Namun, Suharso meyakinkan bahwa cara yang diambil tidak memberatkan negara. "Disaat yanv sama memberikan kesempatan bagi swasta untuk bergerak," tuturnya. Dia menganalogikan membeli mobil jika tidak mampu maka mencicil. Meski tidak langsung bayar tunai, tapi nanti akhirnya mobil tetap jadi milik pribadi.

Selanjutnya dia menjelaskan swasta akan berpera dalam membangun perkantoran, perumahan, hingga fasilitas publik. Dengan cara seperti ini, dia optimis tak hanya akan membuat ibu kota baru. Namun, juga membangkitkan ekonomi yang terpuruk akibat pandemi.

Selama pandemi ini pembangunan pun akan ditekankan pada protokol kesehatan. Mereka yang masuk dalam proyek ini diharapkan sudah melalui PCR test dan vaksin. Selanjutnya selalu dilakukan pengecekan kondisi tubuh. "Ini untuk melindungi pekerja dan tidak menimbulkan klaster baru," bebernya.

Selanjutnya, pada saat pembangunan juga akan tetap memperhatikan pohon yang ditebang. Suharso menjelaskan bahwa pemerintah akan menanam kembali di daerah yang masih kosong. Konsepnya akan menjadi kota di tengah hutan. "Ada 260 ribu hektar yang menjadi wilayah koya. Yang akan dibangun hanya 5600an hektar," ungkapnya.

Halaman:

BACA JUGA

Selasa, 18 Mei 2021 16:39
UU IKN Belum Disahkan, Status Sepaku Masih Masuk PPU----sub

Sepaku di IKN, Jumlah Kursi di DPRD PPU Terpengaruh

Jatah kursi di DPRD PPU bisa saja berkurang. Jika Kecamatan…

Selasa, 18 Mei 2021 16:38

Taliban-Afganistan Tempur Lagi

KANDAHAR – Perdamaian dua kubu di Afganistan tak bisa bertahan…

Selasa, 18 Mei 2021 16:36

Robot Tiongkok Akan Jelajahi Mars

BEIJING – Presiden Xi Jinping terus menambah warisannya di dunia…

Selasa, 18 Mei 2021 16:35

Makin Brutal, 192 Orang Tewas di Gaza

Militer Israel melancarkan serangan terbaru di Jalur Gaza, Senin (17/5)…

Selasa, 18 Mei 2021 15:39
PPKM Diperpanjang, Wisata di Zona Merah-Oranye Dilarang Beroperasi

Antisipasi Lonjakan Kasus setelah Mudik Lebaran, Siapkan 70 Ribu Ruang Isolasi dan 7.500 ICU

JAKARTA– Dalam dua pekan ke depan, kenaikan kasus Covid-19 diprediksi…

Selasa, 18 Mei 2021 15:34

Kendalikan Pendidikan dan Opini Publik, Tiongkok Perketat Penggunaan Kurikulum Asing

BEIJING– Kurikulum asing di Tiongkok tak bisa diterapkan. Terutama untuk…

Selasa, 18 Mei 2021 15:30

DPR-DPD Pertanyakan TKA Tiongkok Masuk saat Penyekatan

JAKARTA– Masuknya warga negara Tiongkok berstatus tenaga kerja asing disoroti…

Selasa, 18 Mei 2021 15:18

Thailand Gelombang Ketiga, Taiwan Kembali Waspada Kenaikan Kasus Covid-19

BANGKOK– Sejumlah negara yang dinilai berhasil mengendalikan penularan Covid-19 kembali…

Selasa, 18 Mei 2021 14:59

Penggunaan Vaksin AstraZeneca di Kaltim Ditunda

SAMARINDA - Kepala Dinas Kesehatan provinsi Kalimantan Timur dr Padilah…

Selasa, 18 Mei 2021 14:17

KPK Jadwalkan Pemeriksaan Ulang Azis Syamsudin

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal kembali mengagendakan pemeriksaan Wakil…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers