Ibu kota negara baru di Kaltim mengusung konsep kota di tengah hutan. Pemerintah mengklaim tidak akan membabat pohon. Kawasan hutan seluas 260 ribu hektare akan dipertahankan.
BALIKPAPAN-Rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim terus dimantapkan pemerintah pusat. Sinyal itu menguat ketika dalam waktu berdekatan, silih berganti menteri mengunjungi Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Kecamatan ini merupakan calon lokasi dibangunnya kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
Senin (12/4), giliran Menteri Perencanaan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa bersama rombongan meninjau lokasi IKN di Desa Bumi Harapan. Dia didampingi staf khusus presiden bidang komunikasi yang sekaligus Juru Bicara Presiden Mochammad Fadjroel Rachman. Menumpang jet pribadi, rombongan menteri tiba di Gedung VIP Room Bandara SAMS Sepinggan sekira pukul 09.00 Wita.
Sebelum bertolak ke titik nol calon IKN di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, rombongan sempat beristirahat sejenak di VIP lounge. Dalam ruangan tersebut, Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata sempat memperlihatkan peta lokasi calon IKN dan menjabarkan sedikit mengenai rencana pembangunan di sana. Sekaligus berdiskusi singkat dengan Gubernur Kaltim Isran Noor dan Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud.
Barulah, sekira pukul 09.45 Wita, rombongan berangkat ke lokasi IKN menggunakan helikopter. Selama kurang lebih dua jam, rombongan melihat langsung lokasi yang direncanakan akan dibangun Istana Negara. Menurut perencanaan, akan dilengkapi dengan prasarana pendukung yang didesain modern dan futuristik di kawasan tersebut. Pada kunjungan tersebut, Suharso Monoarfa ingin melihat langsung lokasi IKN yang akan menjadi pusat pengembangan peradaban baru Indonesia.
Rombongan baru kembali di Balikpapan dengan menumpang helikopter yang sama pukul 12.35 Wita. Usai kunjungan tersebut, Fadjroel menuturkan, kegiatan kemarin merupakan pengalaman keduanya menapakkan kaki ke lokasi calon IKN. Sebelumnya, dia mendatangi lokasi tersebut pada 17 Desember 2019. Ketika mendampingi Presiden Joko Widodo. “Waktu itu, kami cuma bisa melihat lokasi dari atas. Tapi belum tahu titik istana atau titik nol-nya. Dan waktu itu presiden sudah merasa (calon IKN baru) adalah negeri di atas awan,” ujarnya kepada Kaltim Post kemarin.
Pada kunjungan keduanya, pria berkacamata ini melihat langsung lokasi perencanaan pembangunan istana negara. Sekaligus lokasi yang diwacanakan menjadi titik nol calon IKN baru. Nantinya pada titik nol itu, akan dibangun Tugu Pancasila. “Mudah-mudahan bisa segera dilaksanakan. Karena dari Pak Suharso mengatakan segera bisa melakukan groundbreaking-nya,” katanya. Fajroel menerangkan bahwa pemerintah sangat serius terhadap rencana pemindahan IKN ini. Selama setahun pandemi Covid-19 melanda Indonesia, kementerian terkait masih fokus menuntaskan perencanaan yang telah disusun sebelumnya.
“Pada intinya setelah satu tahun pandemi, ternyata kementerian terkait masih mengerjakan pekerjaannya dengan sangat baik. Bukan hanya Bappenas tapi juga Kementerian PUPR dan banyak kementerian lain. Bahkan, kemarin KLHK juga. Jadi melalui sembilan pokja (kelompok kerja), bekerja selama setahun banyak menyelesaikan PR-nya,” terang dia. Alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB) ini melanjutkan, pemerintah tengah menyelesaikan naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN. Yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.
Dia berharap, setelah naskah akademik tuntas disusun pemerintah, segera dibahas dengan DPR. Dan menjadi dasar untuk dimulainya pembangunan IKN baru di Kaltim. “Mudah-mudahan segera bisa berjalan. Karena waktu groundbreaking ini sangatlah dinamis. Tetapi, pada intinya Pak Suharso mengupayakan pada tahun ini. Dan ini betul-betul kemajuan yang luar biasa. Dengan mengajak kami ke titik nol dan istana negara. Ini adalah
kemajuan selama setahun pandemi,” ungkapnya.
Sementara itu, dalam keterangannya, Suharso mengatakan, kunjungannya ke lahan IKN sekaligus menekankan bahwa pembangunan tersebut akan terbuka bagi swasta. Politikus PPP ini menyatakan, jika syarat sudah terpenuhi, bisa jadi peletakan batu pertama dilakukan dalam waktu dekat. Setidaknya pada Ramadan tahun ini. Pemerintah mengebut pekerjaan calon IKN. ’’Ini keinginan saya, pada 17 Agustus 2024 Presiden Joko Widodo dapat merayakan (Proklamasi Kemerdekaan RI) di sini,’’ ungkapnya. Dia menuturkan, IKN tetap dibiayai APBN. Namun, cara yang diambil tidak akan memberatkan negara.
’’Di saat yang sama memberikan kesempatan bagi swasta untuk bergerak,’’ tuturnya. Dia menganalogikan, membeli mobil dengan cara mencicil jika tidak mampu. Meski tidak langsung membayar tunai, akhirnya mobil tetap jadi milik pribadi. Dia menjelaskan, pihak swasta akan berperan dalam pembangunan perkantoran, perumahan, hingga fasilitas publik. Dengan cara itu, dia optimistis ekonomi yang terpuruk akibat pandemi bisa segera pulih. Selama pandemi, pembangunan ditekankan pada protokol kesehatan. Mereka yang masuk proyek diharapkan sudah menjalani PCR test dan divaksin. Selanjutnya, selalu dilakukan pengecekan kondisi tubuh.
