Masterplan penanganan banjir Samarinda sudah pernah dibuat pada 2004. Menyesuaikan kondisi saat itu. Semua program yang tertuang jika diterapkan dipastikan bisa mengurangi dampak banjir. Nyatanya, masalah sosial kerap menjadi batu sandungan.
SAMARINDA–Seperti pembebasan lahan dan lainnya. Karena itu, pada 2020 lalu, Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III (saat itu) yang tahun ini berganti nama BWS Kalimantan IV, melakukan review, menyesuaikan kondisi wilayah terkini hingga 10 tahun ke depan.
Niat untuk menyelesaikan atau mengurangi banjir Wali Kota Samarinda Andi Harun dan wakilnya Rusmadi Wongsor sudah serius, bahkan sebelum keduanya memenangi konsestasi pilkada Samarinda 2020 lalu. Pembicaraan dengan berbagai pihak teknis yang menangani banjir sudah dilakukan, salah satunya BWS Kalimantan IV bersama sejumlah konsultan.
PPK Perencanaan dan Program BWS Kalimantan IV Indrasto Dwi Cahyono menuturkan, sesuai kewenangan bahwa pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) Mahakam merupakan tupoksi pihaknya, khusus Samarinda 15 sub DAS juga tidak luput dari pantauan, menyasar daerah padat penduduk. Seperti Sungai Karang Mumus (SKM), Karang Asam Besar, Karang Asam Kecil untuk sisi kanan, juga Sungai Rapak Dalam dan Mangkujenang untuk sisi kiri. “Setiap tahun dampak banjir terus meluas seiring dengan perkembangan penduduk dan pembukaan area permukiman,” ucapnya.
Dalam skala penanganan khusus bagi yang paling besar dampaknya, Indrasto menyebutkan bisa dilakukan per segmen, yakni simpang Sempaja, simpang Mal Lembuswana dan Jalan DI Panjaitan. Hal itu sejalan dengan program kerja 100 hari wali kota Samarinda yang baru. “Untuk jangka panjang juga tertuang dalam review masterplan kami, sehingga pemkot tidak usah membuat baru. Bisa memakai data dari kami,” sebutnya.
Di sisi hulu, beberapa rencana sudah dibuat. Namun, pembebasan lahan berpotensi mengganjal. Agar tetap maksimal, pihaknya dalam dua tahun ini sudah melakukan peningkatan kapasitas di Waduk Benanga dengan sistem kontraktual. Tetapi ke depan polanya akan diubah dengan sistem swakelola, dengan mendatangkan mesin dredger untuk menyedot lumpur. “Daya tampung Waduk Benanga itu 1,5 juta meter kubik, eksisting saat ini hanya setengahnya. Selebihnya tertutup lumpur bahkan menjadi daratan karena sedimentasi dari hulu tinggi,” ucapnya.
Program pembangunan kolam-kolam retensi juga sudah dibuat. Namun, masalah terbesar yakni pada drainase lingkungan. Pihaknya berharap pemkot bisa lebih maksimal dalam pemeliharaan. Karena masalahnya selama ini kegiatan operasional dan pemeliharaan (OP) tidak berjalan, bahkan sering dilupakan. “Embung Sempaja yang kami buat tahun lalu menjadi salah satu percontohan. Di mana anggaran operasional dari operator hingga BBM dianggarkan satu tahun. Pola itu berlaku di kota-kota lainnya,” ucapnya.
Penangan itu kemudian berkorelasi dengan sisi hilir, ke depan diharapkan ada pintu air yang dilengkapi pompa untuk SKM. Karena melihat elevasi atau topologi Kota Tepian yang hampir sejajar muka air DAS Mahakam, idealnya sistem drainase dibuat tertutup. “Makanya saat ini debit daya tampung SKM dimaksimalkan dengan pengerukan yang dilakukan provinsi, dan kami melakukan penguatan di bantaran sungai. Pemkot bisa terus mendukung dengan penataan wilayah atau masalah sosial. Pada akhirnya 11 jalur anak sungai Karang Mumus bisa ditutup dan dilengkapi pompa air,” harapnya.
Dia menambahkan, masterplan banjir itu sudah diserahkan ke pemkot agar masuk dalam dokumen rencana tata ruang wilayah (RTRW), sehingga program yang ada bisa sinkron. Misalnya dalam dokumen ada program pembangunan kolam retensi di Bengkuring. Jika ada pengembang perumahan bermaksud membangun di sana, bisa dicegah. “Agar area bisa terjaga. Tidak beralih fungsi,” jelasnya.
Dia menambahkan, pihaknya sudah beberapa kali berkomunikasi dengan pucuk pimpinan Samarinda. Jadi, visi-misi penanganan banjir sama. Makanya program penanganan yakni dari hulu, tengah dan hilir tidak jauh berbeda. “Kami memplot beberapa perencanaan. Tapi itu butuh effort atau usaha lebih, sehingga komitmen Pemkot Samarinda maupun Pemprov Kaltim dibutuhkan demi mengurangi dampak banjir yang terus meluas beberapa tahun belakangan,” tutupnya. (dns/dra/k16)
