JAKARTA– International Monetary Fund (IMF) telah merilis proyeksi ekonomi global, termasuk Indonesia. Dalam laporan itu, IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan Indonesia 2021 dari 4,8 persen menjadi 4,3 persen.
Menanggapi itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, proyeksi lembaga internasional, termasuk IMF, didasarkan pada kondisi ketidakpastian yang terjadi di global. Turunnya proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut dipengaruhi berbagai asumsi. Karena itu, dari sisi kebijakan, pemerintah bakal melakukan penyesuaian.
”Asumsinya macam-macam, soal vaksinasi, soal kemungkinan gelombang ketiga Covid-19 (third wave), dan lain-lain. Namun, dari sisi kebijakan, kami kontrol dan kami lakukan penyesuaian (adjustment, Red),” paparnya pada Sarasehan Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional (9/4).
Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, pemerintah pun telah all-out dalam memberikan stimulus. Di antaranya, bantuan sosial kepada masyarakat dan memberi insentif dunia usaha seperti perpajakan. Untuk UMKM dan korporasi pun, pemerintah menggelontorkan insentif sebesar Rp 184,83 triliun.
Ani, sapaan Menkeu, optimistis, upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah dan dengan uluran tangan dari Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maupun LPS akan membawa perekonomian Indonesia di tahun ini untuk berada di kisaran 4,5 persen hingga 5,3 persen (year-on-year/YoY).
”Kita harus menjaga agar bisnis tetap bertahan sehingga kita melakukan reformasi di bidang struktural. Ini yang difokuskan pemerintah sehingga kita bersama-sama dari sisi demand, suplai, permintaan, dan penawaran,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, Bank Himbara (Himpunan Bank-Bank Milik Negara) siap mengucurkan modal kerja ke sektor-sektor terdampak Covid-19. Misalnya, pariwisata, perhotelan, dan restoran. Termasuk, di Bali yang menjadi prioritas.
”Kamis malam (8/4), kami sudah rapat dengan Pak Suahasil Nazara (wakil menteri keuangan, Red) dan Dirut Himbara. Sudah mulai didata nasabah untuk mendapat modal kerja tambahan. Apakah termasuk yang direstrukturisasi diberikan kredit (tambahan) boleh?” terangnya.
Menurut dia, sinergi kebijakan OJK bersama BI dan stimulus pemerintah membuat stabilitas sistem keuangan nasional tetap terjaga. Meski, pertumbuhan kredit memang masih minus sekitar 2 persen. Pertumbuhan yang minus tersebut lebih banyak terjadi karena kredit besar. Kredit besar itu tidak akan pulih jika permintaan (demand) belum tumbuh.
”Bagaimana hotel akan beri kredit kalau pengunjung belum ada? Bagaimana pengusaha transportasi ambil modal tambahan kalau gak ada penumpangnya dan sebagainya?” ujar Wimboh.
Meski demikian, lanjut dia, sejumlah indikator penting menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan. Misalnya, meningkatnya mobilitas masyarakat, perbaikan kinerja ekspor, dan purchasing managers index (PMI) manufaktur Indonesia pada Maret 2021 yang berada di level tertinggi sejak 10 tahun terakhir, yakni 53,2 poin.
Dengan demikian, itu membuat pemangku kepentingan, termasuk OJK, harus siap-siap agar semua sektor bisa bertumbuh cepat. Khususnya, sektor perhotelan, kafe, dan restoran.
Di sisi lain, BI akan memperluas penggunaan quick response code Indonesian standard (QRIS) untuk mendukung pariwisata nasional. Nanti, QRIS digunakan untuk pembayaran transportasi, akomodasi, tiket destinasi, pertunjukan, hingga kuliner. ”Bagaimana mengintegrasikan data dari ticketing, hotel, dan berbagai data dari e-commerce. Misalnya, ke Bali itu berapa biayanya, preferensinya apa, dan kurangnya apa. Sehingga, kebijakan mendukung pemulihan ekonomi,” beber Gubernur BI Perry Warjiyo. (dee/c13/han)
