PELAKSANA Tugas (Plt) Kepala Dishub Samarinda Herwan Rifai mengatakan, sorotan kalangan DPRD tidak masalah karena memang kondisi di lapangan apa adanya. Dia mengaku siap jika sewaktu-waktu diminta hadir dalam RDP.
Mengenai kondisi proyek Dermaga Mahakam Ilir, diakui memang belum sepenuhnya selesai. Tahun ini, pihaknya menganggarkan Rp 7 miliar yang dibagi dalam dua paket kegiatan sebagai lanjutan pekerjaan tahun lalu.
Apa yang disarankan Komisi III akan disampaikan ke kontraktor pelaksana untuk diperbaiki. “Kami siap dikritik, dan menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk lebih giat bekerja,” kata Herwan, Jumat (9/4).
Mengenai pertanyaan dewan tentang jumlah ruas jalan dan titik parkir, menurut dia, sudah ada, Dishub mengelola 224 titik parkir di beberapa ruas jalan. Soal rencana pengelolaan, pihaknya tengah menanti persetujuan atas draf perwali tentang parkir.
“Nantinya diatur sejumlah zonasi, rencana pemberlakuan parkir progresif, hingga struktur petugas pengelola parkir,” terangnya.
Rencananya, setiap titik akan diatur oleh seorang jukir (juru parkir). Selanjutnya, setiap 10 jukir akan diatur oleh satu orang koordinator lapangan. Jabatan ini akan diambil alih oleh masyarakat, dalam rangka pemberdayaan.
Namun, mereka akan diberi target pemasukan tiap hari dan akan dipantau secara berkala. Jika dengan sistem ketat ini masih ada kebocoran, tata kelola akan dievaluasi kembali.
“Jika perwali sudah disetujui dan aturan ini berlaku. Selama satu bulan pengawasan akan dibantu oleh TNI-Polri. Terutama untuk memastikan keamanan para jukir resmi Dishub,” tutupnya.
Menurut dia, dengan pengelolaan ini diharapkan bisa mendukung pelaksanaan e-parking yang masih digodok. Sehingga diharapkan setelah program ini berjalan, sistem pengelolaan juga sudah jelas dan punya dasar hukum.
“Dengan aturan ini akan diketahui potensi-potensi parkir tiap titik. Dan menjamin duit yang dibayarkan oleh pengguna area parkir betul-betul masuk ke kas daerah untuk mendukung pembangunan,” tutupnya. (dns/kri/k8)
