Komisi III DPRD Samarinda menyasar proyek Dinas Perhubungan (Dishub) beserta penanganan parkir. Hal tersebut dilakukan dalam rangkaian inspeksi mendadak (sidak) ke proyek Dermaga Mahakam Ilir, Kamis (8/4).
SAMARINDA–Dermaga Mahakam Hilir di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Pasar Pagi, mendadak ramai, Kamis (8/4). Pasalnya, anggota Komisi III DPRD Samarinda melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap bangunan senilai Rp 11,9 miliar yang dibangun sejak April 2020 itu.
Proyek Dermaga Mahakam Ilir itu diragukan kualitasnya. Legislatif akan memanggil jajaran Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda dalam agenda rapat dengar pendapat (RDP). Selain soal proyek dermaga, Komisi III akan meminta penjelasan tentang parkir.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda Angkasa Jaya Djoerani menerangkan, dalam sidak tersebut sejumlah kegiatan Dishub dipantau. Mulai Dermaga Samarinda Hilir, area parkir di Pasar Pagi, parkir mal, hingga aktivitas uji KIR.
Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan, pada proyek Dermaga Mahakam Hilir pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan. “Meskipun dalam klarifikasi sementara Dishub, bahwa pekerjaan belum selesai dan dilanjutkan tahun ini. Tetapi seharusnya dengan anggaran yang ada kualitas atau visualnya lebih baik,” ucapnya.
Sedangkan terhadap parkir di depan dan seberang Pasar Pagi, Angkasa mengaku kebingungan karena pengaturan parkir di sana semrawut. Banyak pihak yang diduga ikut campur tangan, sehingga pemasukan kepada daerah tidak ada standar baku.
“Banyak kelompok yang diduga menunggangi. Makanya kami minta agar Dishub menyerahkan peta lokasi area parkir se-Samarinda,” pintanya.
Legislatif yang memiliki fungsi pengawasan tentu mendukung semangat Wali Kota Samarinda Andi Harun dan Wakil Wali Kota Rusmadi menata kota. Selama ini, pemkot menyediakan kantong-kantong parkir, namun pendapatan melalui retribusi tidak jelas.
Potensi kebocoran di mana-mana nyaris terlihat dengan model pengaturan, seperti selama ini. “Kami akan menerbitkan sejumlah rekomendasi, sehingga pelayanan parkir bisa lebih baik. Tujuannya agar masyarakat bisa nyaman dan aman, memastikan duit yang mereka bayar untuk parkir betul-betul masuk ke kas daerah,” ucapnya.
Dia berharap, dengan sejumlah aturan nantinya menjadi dasar hukum yang jelas atas pengelolaan parkir di Kota Tepian. Sehingga kebocoran bisa ditekan. Apalagi dalam waktu dekat pemkot akan melakukan uji coba pelaksanaan e-parking atau parkir dengan pembayaran digital.
“Makanya pengelolaan dan standar operasi harus jelas. Begitu juga potensi masing-masing kantong parkir harus jelas,” ucapnya. (dns/kri/k8)
