JAKARTA– Pembangunan kawasan perbatasan bakal terus digenjot. Hingga 2024, pemerintah menargetkan ada 222 kecamatan di wilayah perbatasan yang akan dipoles dengan pembangunan terpadu.
Menteri Dalam Negeri yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tito Karnavian mengatakan, membangun perbatasan adalah salah satu tugas prioritas dari presiden. Kebijakan yang diambil adalah pembangunan berbasis kecamatan. ”Kenapa bukan kabupaten? Karena ada kabupaten yang kecamatannya bukan bagian perbatasan. Kalau desa terlalu kecil,” kata Tito saat menghadiri Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) 2021 di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Sambas, kemarin (9/4).
Tito menjelaskan, pada awalnya ada sekitar 400–500 kecamatan yang menjadi target. Namun, karena keuangan negara mengalami tekanan, dilakukan rasionalisasi kecamatan superprioritas. ”Kapasitas fiskal menurun, maka kita harus realistis lagi, yang mana lagi superprioritas yang akan kita bangun,” tuturnya.
Desain pembangunan untuk 222 kecamatan tidak seragam. Tapi disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi lingkungannya. Kecamatan yang berada di wilayah kepulauan, misalnya, akan berbeda dengan di daerah pedalaman hutan.
Konsepnya pun tidak hanya berasal dari pusat. Daerah juga bisa mengusulkan. Saat ini dana yang dialokasikan mencapai Rp 8,7 triliun. ”(Misalnya) punya ide kecamatan anu yang akan dibangun di perbatasan, tolong sampaikan ke kita. Dengan anggaran Rp 8,7 T kita bisa, mana yang prioritas, akan kita alihkan ke sana,” jelasnya.
Tito menambahkan, pembangunan perbatasan dibutuhkan demi pemerataan pembangunan sekaligus membangun sentra ekonomi baru. ”Dan ini menyangkut masalah kedaulatan negara,” tuturnya.
Selain pembangunan berbasis kecamatan, lanjut Tito, modernisasi PLBN akan ditambah. Selain bangunan pos, akan disiapkan kawasan pendukung. Bahkan diharapkan bisa jadi pintu keluarnya produk dalam negeri di kawasan perbatasan.
Terkait kegiatan Gerbangdutas, Sekretaris BNPP Restuardy Daud menjelaskan bahwa itu merupakan kegiatan tahunan. Tujuannya untuk memperkuat sinergi kementerian/lembaga serta pemerintah daerah dalam pembangunan terpadu kawasan perbatasan.
Restuardy menerangkan, Gerbangdutas tahun ini memiliki berbagai kegiatan. Dimulai dari pencanangan program kegiatan dan anggaran 2021, lalu peresmian agenda pembangunan di Kabupaten Sambas. Agenda lain adalah koordinasi pelaksanaan Inpres 1/2021 tentang percepatan pembangunan ekonomi di Aruk, Motaain, dan Skouw. ”Inpres ini merupakan amanah dari Bapak Presiden,” ujar dia.
Agenda selanjutnya adalah pembukaan pameran berbasis aplikasi virtual yang berisi komoditas daerah perbatasan. Seperti bidang pertanian, peternakan, kerajinan, dan destinasi wisata. Agenda terakhir adalah penyerahan produk UMKM kepada konsul jenderal RI di Kuching, Malaysia. Produk tersebut nanti dipamerkan di negeri jiran untuk promosi. (far/c9/bay)
