JAKARTA– Kebijakan larangan mudik dinilai tidak banyak berpengaruh terhadap perlambatan ekonomi. Di satu sisi, memang terjadi mobilisasi masyarakat. Namun, kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dinilai tidak signifikan.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menyatakan, tidak ada pengaruh ke ekonomi yang signifikan dari kebijakan pelarangan mudik. Sebab, menurut dia, mudik atau tidak mudik pun kondisi ekonomi masyarakat sudah sulit. ”Mudik orang nggak punya duit, tidak mudik juga orang nggak punya duit,” kata Enny dalam diskusi terkait larangan mudik di DPR (8/4).
Menurut Enny, mobilitas masyarakat memang cukup tinggi. Namun, kontribusinya justru ada pada peningkatan persebaran kasus Covid-19. Dari sisi ekonomi, tidak ada peningkatan pengeluaran masyarakat. Menurut dia, yang perlu diperhatikan lebih saat ini adalah aspek peningkatan protokol kesehatan (prokes) ketimbang ekonomi. ”Kalau dilakukan proporsional dan berkeadilan, maka bolong-bolong (prokes, Red) itu bisa dimitigasi secara optimal,” lanjutnya.
Di tempat yang sama, anggota Komisi V DPR Irwan Fecho menyatakan, jika belajar dari penerapan pada 2020 lalu, imbauan tidak mudik saja belum memadai. Pemerintah semestinya sudah paham dan berjaga-jaga jika tren persebaran virus bakal meningkat di musim libur panjang. ”Harusnya ini momen yang benar untuk memutus mata rantai persebaran,” ungkap Irwan.
Salah satu yang dia singgung adalah soal aturan dari Kementerian Perhubungan. DPR berharap Kemenhub memberlakukan aturan yang seragam di setiap jalur tranportasi. Namun, dari pantauan Irwan sendiri, penerapan protokol kesehatan (prokes) biasa saja dan tidak mengalami peningkatan. Jumlah penumpang juga tidak dibatasi.
Setidaknya, lanjut Irwan, pemerintah harus punya satu regulasi yang menjadi rujukan di semua sektor transportasi. ”Harusnya apa yang disampaikan (larangan mudik, Red) itu bisa diwujudkan dalam regulasi yang bisa jadi acuan untuk semua. Jangan di kementerian terjadi kontradiksi, pasti nggak akan maksimal,” terangnya.
Dari aspek kesehatan, Wakil Ketua Komisi IX Emanuel Melkiades Laka Lena menilai, tahun ini seharusnya pemerintah sudah mengantongi cukup pengalaman untuk menerapkan sebuah regulasi larangan mudik. Melki menyebutkan, selama prokes dijalankan secara ketat dan tepat, sebenarnya mudik bisa saja diperbolehkan. Apalagi melihat tren penularan mulai melandai setelah adanya vaksinasi.
Masalahnya, penerapan prokes sendiri yang belum tegas di daerah-daerah. ”Sebenarnya yang terbesar (mengendalikan penularan, Red) adalah protokol kesehatan kita,” jelas Melki.
Secara terpisah, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, pemerintah sudah beberapa kali memberikan imbauan atau larangan untuk bepergian saat libur panjang. Namun, faktanya tetap ada peningkatan mobilitas warga di sejumlah momen libur panjang sebelumnya. Menurut dia, konsistensi penerapan kebijakan di lapangan harus dilakukan untuk mencapai hasil yang diharapkan. ”Larangan aktivitas mudik harus adil dan konsisten,” kata Puan.
Masyarakat, kata Puan, masih bertanya-tanya mengapa mudik dilarang, tetapi tempat wisata diizinkan buka. Karena itu, dia meminta pemerintah memanfaatkan waktu untuk mematangkan kebijakan terkait mudik, ibadah di bulan Ramadan, dan tempat wisata. Supaya langkah pencegahan persebaran Covid-19 dan menjaga perekonomian dapat berjalan adil serta efektif. (deb/lum/c13/bay)
