JAKARTA– Persiapan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) dan penghitungan suara ulang di 16 daerah terus dikejar. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun telah melakukan konsolidasi terkait pelaksanaan pengawasan.
Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin meminta jajaran di daerah melakukan pengawasan secara mendalam. Hal itu diperlukan untuk memastikan hal-hal yang tidak diinginkan bisa dihindari. ”Jangan sampai ini sidang lagi, sidang lagi, karena pengawasan kita kurang maksimal,” ujarnya dalam keterangan kemarin (8/4).
Karena itu, Afif (sapaan Afifuddin) berharap tim yang sudah ditunjuk berkoordinasi dengan tim yang lain agar pengawasan lebih teliti dan lebih ketat. Pria asal Sidoarjo tersebut juga menginstruksi tim yang bertugas di lapangan mendalami kasus PSU setiap daerah sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). ”Tidak ada masalah itu tidak mungkin. Tetapi harus mengecilkan seminimal mungkin,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Abhan menyebutkan catatan persoalan yang mengakibatkan PSU. Di antaranya mengubah hasil rekapitulasi suara, tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu, ada perusahaan yang tidak memberikan waktu bagi pekerja untuk menggunakan hak pilih, hingga pendataan data pemilih. Berbagai persoalan itu, lanjut Abhan, memberikan petunjuk terkait langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pengawasan. ”PSU itu tujuannya memperbaiki yang salah biar benar,” tuturnya.
Abhan menambahkan, agar tidak terulang, diperlukan kecermatan dalam mengawasi PSU. Bahkan, jika diperlukan, daerah dapat meng-upgrade SDM pengawas. ”Maka dibutuhkan SDM yang terampil, memiliki kapabilitas dan kapasitas,” ujarnya.
Sementara itu, Kabupaten Teluk Wondama telah melaksanakan PSU kemarin. PSU dilakukan di empat TPS di Kampung Maniwak dan Kampung Wasior II sebagaimana diperintahkan MK. (far/c9/bay)
