SAMARINDA–Ada tiga skema pembiayaan pembangunan ibu kota negara (IKN) yang disebut menghabiskan anggaran sekira Rp 466 triliun. Tak semua bergantung APBN. Tetapi melibatkan partisipasi swasta serta kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Dari skema ini, porsi KPBU yang paling besar. Jumlahnya Rp 252,46 triliun. Sementara APBN hanya Rp 91,29 triliun dan swasta Rp 123,23 triliun.
Berdasarkan Peraturan Presiden 38/2015, KPBU adalah kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum. Dengan mengacu spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK). Opsi pembiayaan non-APBN ini menjadi penting, mengingat kondisi keuangan pemerintah belum menggembirakan. Hal tersebut diungkapkan Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan, Brahmantio Isdijoso saat mengisi kuliah umum di Universitas Mulawarman, Samarinda, Kamis (8/4).
Dia menuturkan, banyak perbaikan dan peningkatan infrastruktur yang harus dilakukan pemerintah. Di sisi lain, Indonesia termasuk negara yang sejak awal 2020 lalu dihantam pandemi Covid-19. Akibatnya banyak alokasi keuangan yang diperuntukkan untuk penanganan Covid 19. Di sisi lain, pembiayaan untuk peningkatan infrastruktur di APBN tidak mengalami peningkatan dalam enam tahun terakhir (2015–2021). Padahal kebutuhan untuk peningkatan infrastruktur semakin mendesak.
Karena itu, partisipasi swasta dibutuhkan.
"Namun, perlu adanya terobosan dan inovasi dengan tetap menjaga sustainability fiskal," jelasnya. Dia menegaskan, infrastruktur harus dibangun dengan baik, sehingga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan menekan ongkos produksi. Menurut dia, infrastruktur harus bisa berdampak pada pemberdayaan sosial. Dengan begitu, pembangunan infrastruktur akan benar-benar bermanfaat bagi warga. Brahmantio menuturkan, dari tiga jenis pembiayaan proyek infrastruktur, opsi KPBU pada pemindahan IKN lebih diutamakan, sehingga pemerintah bisa menyiapkan infrastruktur untuk menekan gap infrastruktur.
Selama ini, pihaknya telah berusaha mencari alternatif pembiayaan selain APBN. Misalnya, untuk meningkatkan kemandirian pembiayaan, pemerintah memiliki produk surat berharga negara (SBN) ritel. Juga ada obligasi negara ritel atau ORI015. Untuk segmen ini, banyak dibeli oleh milenial. Dalam kesempatan sama, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Felisitas Defung menjelaskan, orang Balikpapan dan Samarinda sudah merasakan dengan efek tol. Walaupun sempat mengeluh mahal, sekarang banyak yang memilih berkendara lewat jalan bebas hambatan itu karena efisiensi.
"Ketika investasi dalam pembiayaan infrastruktur akan memberikan multiplier effect yang tinggi. Untuk menutup gap ekonomi, bisa mengejar ketertinggalan dengan infrastruktur," kata dia. Menurutnya, kondisi geografis di Indonesia menjadi tantangan dalam membangun infrastruktur antarpulau. Tidak bisa jalan tol. Tapi juga perlu jalan, bandara, pelabuhan, hingga jembatan. Pada 2020–2024 pembiayaan dominan APBN/APBD mulai didorong ke swasta.
Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur yang masif sebelum Covid-19, saat ini harus diteruskan dengan pembiayaan-pembiayaan inovatif dan kreatif. "Memang tidak gampang, membiayai bansos saja beban besar apalagi membiayai infrastruktur," ujarnya. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Pengusaha Nasional Arsjad Rasjid mengatakan, pemindahan IKN akan dijadikan momentum pemberdayaan pengusaha lokal di Kaltim, sehingga bisa berperan penting dalam pembangunan IKN nantinya.
"Kita harapkan, supaya nanti pengusaha lokal bisa bersaing. Pemerintah harus memberi ruang," jelasnya. Apalagi, sambung dia, groundbreaking atau peletakan batu pertama dimulainya pembangunan IKN bakal dimulai tahun ini. Otomatis kondisi persaingan itu sudah di depan mata, sehingga pengusaha harus bersiap. "Ini bakal jadi PR besar. Membangun ibu kota ini juga mendorong ekonomi. Maka diharapkan partisipasi teman-teman pengusaha. Tetapi saya percaya harus ada keberpihakan untuk pengusaha daerah dan UMKM," pungkasnya. (nyc/riz/k16)
