Pandemi Covid-19 mengakibatkan penurunan anggaran belanja pemerintah yang turut memengaruhi keberlanjutan pembangunan IKN. Namun, pemerintah optimistis pemindahan masih sesuai skedul.
SAMARINDA–Gubernur Isran Noor dan ekonom Prof Emil Salim adu argumen saat gubernur mengisi kuliah umum di Universitas Indonesia (UI), Rabu (7/4) siang. Mantan bupati Kutai Timur itu secara khusus diminta memaparkan potensi dan keberlanjutan ibu kota negara (IKN) di Kaltim.
“Kita perlu dana besar untuk membangun human resources Indonesia yang tertinggal, kita perlu dana besar untuk memulihkan kesehatan nasional. Pendidikan perlu dana. Apakah sudah prioritas membangun ibu kota negara baru yang memakan dana Rp 466 triliun?” kata Emil Salim. Gubernur kemudian menimpali. “Dana yang akan digunakan hanya 20 persen dari APBN. Sisanya, melalui swasta, KPBU dan investasi dari negara sahabat”. Emil Salim lalu mengingatkan. Dalam mencari dana pembangunan IKN, jangan sampai pemerintah “menjual” aset negara seperti gedung-gedung kementerian yang memiliki nilai historis.
Isran kemudian balik menanggapi. Menurut dia, hanya soal waktu kapan pandemi Covid-19 berakhir. Sehingga jika menunggu virus tersebut lenyap baru memindahkan IKN, kegiatan tidak akan jalan. Dia melanjutkan, target pembangunan IKN pada 2021 sesuai dengan timeline yang telah disusun oleh pemerintah pusat.
Seperti pengadaan lahan untuk akses jalan dan sarana-prasarana pembangunan infrastruktur dasar. Termasuk rehabilitasi hutan dan lahan, ruang terbuka hijau. "Untuk mendukung keberlanjutan pembangunan IKN, kami di daerah juga terus melakukan penyesuaian dan penyelarasan terhadap berbagai dokumen perencanaan pembangunan di daerah," jelas Isran. (nyc/riz/k8)
