SAMARINDA - Pandemi COVID-19 yang terjadi setahun terakhir membuat pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah menurun akibat berkurangnya konsumsi dan investasi.
Seluruh pihak kini berpaling dan berharap kepada pemerintah untuk mengambil kebijakan atas kondisi tersebut. Kendala dialami pemerintah dengan menurunnya penerimaan pajak.
Pemerintah dinilai lebih berhasil menjaga perekonomian dari dampak COVID-19 jika dibandingkan dengan krisis 2017/2018. Untuk itu, pembangunan infrastruktur yang masih sebelum pandemi mesti harus dilanjutkan.
Hal ini disampaikan oleh Felisitas Defung, MA PhD selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman yang menjadi penanggap Kuliah Umum InFest (inclusive festival) Goes to Campus - UNMUL bertema "Peran Pembiayaan Infrastruktur dalam Mendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional".
Kuliah umum digelar Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan bersama Unmul.
"Momentum pembangunan infrastruktur yang masif sebelum COVID-19 yang saat ini harus diteruskan dengan pembiayaan-pembiayaan yang inovasi dan kreatif. Memang tidak gampang, membiayai bansos saja beban besar apalagi membiayai infrastruktur," ujarnya.
Menurut Felisitas, infrastruktur menjadi penting sebagai pijakan untuk meninggalkan keterpurukan usai pandemi COVID-19 dilewati. Sehingga pembiayaan infrastruktur harus diupayakan dengan berbagai opsi.
"Seperti obligasi daerah bagi daerah yang siap. Ini tidak ringan karena butuh arah pemerintah pusat baik regulasi dan pengawasannya," jelas Felisitas.
Sebelumnya, Kuliah Umum oleh Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan DJPRR Kementerian Keuangan Ir Brahmantio Isdijoso menjelaskan momentum pembangunan infrastruktur saat ini harus dijaga.
"Infrastruktur harus kita dorong kalau kita mau keluar dari middle income trap. Tapi juga good governance mengenai infrastruktur. Ke depan infrastruktur harus membawa value di bidang empowerment dan sosial," katanya.
Dalam paparannya, berbagai faktor menegaskan kebutuhan infrastruktur di Indonesia kian meningkat dan menjadi kebutuhan vital. Namun, alokasi infrastruktur dalam APBN tidak mengalami peningkatan sejak tahun 2015 hingga 2021.
Untuk itu, pemerintah Indonesia butuh partisipasi swasta. Hal ini mungkin, namun perlu adanya terobosan dan inovasi dengan tetap menjaga sustainability fiskal.
Rektor Unmul Prof Dr H Masjaya dalam sambutannya menjelaskan dampak COVID-19 sangat terasa bagi kehidupan dunia maupun Indonesia. Kondisi ini tak bisa salah satu pihak menyalahkan pihak yang lain. Namun semua pihak diminta ambil peran apa yang bisa dilakukan.
"Pembiayaan infrastruktur sangat penting tetapi kita perlu percepatan dan lompatan, karena dampak COVID-19 sangat terasa. Yakin saya pemerintah luar biasa sangat berat terutama pendidikan yang kami rasakan sendiri, walaupun begitu pengembangan SDM terus jalan," kata Masjaya.
