Tercatat angka penduduk miskin di Kutai Timur (Kutim) mengalami kenaikan. Hal itu digadang-gadang karena pandemi Covid-19 yang masih mewabah.
SANGATTA–Jumlah penduduk miskin pada 2019 terdapat 35.314 jiwa, atau 9,48 persen. kini bertambah menjadi 36.980, atau 9,55 persen. Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menuturkan, klasifikasi penduduk miskin merupakan kondisi di mana hasil pembangunan tidak dapat dinikmati sebagian penduduk kecil. "Jumlah penduduk miskin 2020 meningkat, sehingga masalah kemiskinan menjadi tantangan bagi pembangunan daerah," ungkapnya. Tidak dimungkiri, satu tahun pandemi merajalela, membuat banyak sektor kian terdampak. Sehingga, memengaruhi daya beli masyarakat yang makin merosot. Akibatnya, perekonomian ikut melemah. Termasuk di Kota Tercita, sebutan Kutim. "Capaian indeks manusia berkurang karena daya beli masyarakat cukup rendah. Banyak sektor yang terimbas, terutama dunia usaha," bebernya.
Bukan hanya dunia usaha. Namun, sektor pariwisata juga “jalan di tempat” dan mengalami kondisi terpuruk. Begitu pula dengan karyawan perusahaan yang terpaksa dirumahkan karena pendapatan perusahaan ikut karut-marut. "Kondisi ekonomi melemah karena beberapa faktor, usaha sepi, pariwisata tutup, dan pegawai perusahaan banyak yang dirumahkan. Indikator itu salah satu yang paling besar terdampak wabah," ujarnya.
Dengan konsep pemerintahan yang baru, menurutnya tidak dapat lagi menggelontorkan gagasan untuk mengatasi Covid-19. Namun, menyelesaikan kondisi setelah wabah menjadi pekerjaan rumah.
"Kami telah memilih salah satu konsep, yaitu mengatasi dampaknya, bukan mengatasi Covid-19-nya. Secara nasional kami sudah melakukan terobosan, dengan merealokasikan 8 persen. Dengan angka yang demikian, kami fokus ke ketahanan pangan," imbuhnya.
Tidak hanya itu, indeks pembangunan manusia (IPM) menurun. Padahal, itu merupakan indikator untuk mengetahui hasil dari proses pembangunan selain dengan menggunakan produk domestik jasa. IPM Kutim pada 2020 mengalami penurunan sebesar 0,49 poin dari 2019, yakni sebesar Rp 11.196,00 menjadi Rp 10.485,00 pada 2020.
"Penurunan itu disebabkan menurunnya pengeluaran per kapita yang disebabkan adanya pandemi Covid-19. Seperti diketahui, IPM 2020 hanya 73, lebih rendah dari 2019 yang mencapai 73,49," tuturnya.
Ditemui terpisah, Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang menyatakan, klasifikasi angka kemiskinan beragam. Mulai kepemilikan yang berbeda-beda. Namun, dia menegaskan masyarakatnya masih layak hidup dan tidak kesulitan makan.
"Dilihat dulu, dibilang miskin itu ada yang tidak punya rumah, tidak punya kendaraan, atau punya kendaraan tapi ngontrak. Jadi mesti lihat dulu barometernya. Bisa saja peningkatan orang miskin itu karena bertambahnya penduduk," tandasnya. Beragam cara akan dilakukan untuk mengentaskan angka kemiskinan tersebut. Seperti membuka peluang usaha dan peluang kerja yang berdampak pada warga kecil.
"Tidak hanya itu, kami membuka investasi yang perizinannya dipermudah. Supaya bisa membuka peluang tenaga kerja," kuncinya. (*/la/dra/k8)
