BALIKPAPAN-Pembangunan flyover di persimpangan Muara Rapak, Balikpapan Utara dinilai sudah mendesak. Jalan layang yang seharusnya dikerjakan sejak 2014 itu merupakan solusi dari masalah kemacetan maupun kecelakaan lalu lintas yang kerap terjadi di tanjakan maupun turunan Muara Rapak. Diharapkan proyek itu bisa dikerjakan tahun ini.
Berdasarkan perencanaan, pembangunan fisik flyover Muara Rapak itu akan dianggarkan melalui APBD Kaltim. Melalui skema pembiayaan tahun jamak atau multiyears contract (MYC). Yang akan diusulkan di APBD Kaltim Perubahan 2021. Menggunakan APBD Kaltim 2021–2023. “Saya kira flyover Muara Rapak sudah menjadi perhatian. Mudah-mudahan APBN Provinsi Perubahan nanti sudah bisa dimulai,” harap Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi kepada Kaltim Post (5/4).
Rizal yang akan mengakhiri masa jabatannya pada 30 Mei 2021 itu berharap proyek yang pembangunannya tertunda selama setahun ini bisa dikerjakan pada semester kedua 2021. Sebab, keberadaannya sangat penting untuk mengurai kemacetan di simpang lima traffic light Muara Rapak. Terutama pada jam-jam sibuk.
Apalagi lokasi rencana pembangunan jalan layang tersebut merupakan jalur penting. Yang menghubungkan Pelabuhan Semayang di Balikpapan Kota dengan Pelabuhan Peti Kemas Kariangau di Balikpapan Utara. “Mudah-mudahan bisa mulai dibangun tahun ini,” pinta ketua DPD NasDem Balikpapan itu.
Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo menuturkan, sebelumnya ada kesepakatan antara Pemprov Kaltim dengan DPRD Kaltim terkait pembangunan flyover Muara Rapak agar tetap dilanjutkan tahun ini. Namun, hingga kini DPRD Kaltim masih menunggu hasil tindak lanjut dari revisi dokumen perencanaan yang dilakukan Pemprov Kaltim.
“Kami masih menunggu pembahasannya dengan Pemprov Kaltim. Sebab sebelumnya, di APBD Perubahan 2020 memang dianggarkan untuk dilakukan revisi DED (detailed engineering design),” ujar dia.
Untuk diketahui, rencana pembangunan flyover Muara Rapak telah diwacanakan sejak 2010. Melalui kajian penataan simpang Muara Rapak oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Balikpapan. Kemudian ditindaklanjuti pada 2013, melalui penyusunan DED oleh Dinas Tata Kota dan Perumahan (DTKP) Balikpapan dengan estimasi anggaran pembangunan Rp 214,7 miliar untuk desain dua jalur dan empat lajur sepanjang 550 meter.
Pada 2018 dilakukan penyusunan dokumen perencanaan pembebasan lahan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Balikpapan. Luas lahan yang diperlukan sekitar 1,5 hektare dengan perkiraan anggaran kala itu sebesar Rp 300 miliar.
Pada 2020, dilakukan review desain dan penyusunan dokumen lingkungan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kaltim. Revisi tersebut mengubah desain jalan layang dari empat lajur menjadi dua lajur. Dengan estimasi anggaran Rp 185 miliar. Dengan demikian, anggaran pembebasan lahan dan pembangunan fisik yang diperlukan sekitar Rp 485 miliar.
Kabid Bina Marga DPUPR-Pera Kaltim Irhamsyah menuturkan, revisi dokumen perencanaan pembangunan flyover Muara Rapak yang sebelumnya disusun Pemkot Balikpapan sudah selesai. Tinggal menanti persetujuan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengenai analisis mengenai lalu lintas (andalalin). Lalu persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dari Komisi Penilai Amdal Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Balikpapan.
Di mana revisi feasibility study atau studi kelayakan maupun DED sudah dirampungkan awal 2021. “Tinggal tahapan persetujuan dari Kemenhub dan amdal-nya. Sambil berjalan untuk pembebasan lahannya,” ujar pria yang akrab disapa Iing itu. (kip/rom/k16)
