PENAJAM-Jadwal peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kaltim kembali direvisi. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan jika groundbreaking istana presiden belum tentu dilakukan April ini. Namun demikian, tetap diusahakan dilaksanakan pada tahun ini.
"Insyaallah tahun ini. Kalau bulan April belum pasti. Karena belum ada keputusan," kata Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA Bappenas Arifin Rudiyanto ketika mendampingi kunjungan kerja Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya ke lokasi IKN di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Sabtu (3/4). Dia menegaskan, segala hal yang berkaitan dengan pemindahan IKN ke Kaltim ditentukan pemerintah pusat. Hingga saat ini, ucap pria yang akrab disapa Rudi ini, pemerintah pusat masih tetap melakukan koordinasi terkait kelanjutan pembangunan IKN.
Termasuk dengan rencana peletakan baru pertama istana negara. "Jadi, jangan dipelintir-pelintir ya. Insyaallah tahun ini, tapi belum pasti April," ucapnya. Sepekan sebelumnya, saat melakukan kunjungan kerja ke Samarinda Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Surya Tjandra menuturkan, pemindahan IKN tinggal merampungkan dokumen lintas kementerian.
Dimana Bappenas bertugas menyiapkan masterplan, kemudian Kementerian PUPR merampungkan desain. Sementara ATR/BPN diberi tanggung jawab mengenai tata ruang. Dia melanjutkan, saat ini pemindahan IKN memang masih menunggu regulasi berupa undang-undang yang sudah masuk program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2021.
Menurut Irwan, wakil Kaltim di Senayan yang juga tergabung dalam Badan Legislasi (Baleg) DPR, tanpa legal standing atau dasar hukum yang jelas, berupa UU IKN, semua hal berkaitan pemindahan IKN menjadi spekulatif dan wacana. “Termasuk rencana groundbreaking istana presiden. Jadwal pelaksanaan pembangunan bangunan khusus istana presiden, wapres, MPR/DPR, DPD juga kementerian dan lembaga itu sudah jelas. Di Kementerian PUPR tinggal menunggu legal standing UU IKN-nya. Itu poinnya,” tegas Irwan.
Kota Hijau dan Modern
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengungkapkan, pemerintah pusat melalui kementerian terkait, yakni KLHK dan Bappenas memastikan penataan dan pengelolaan IKN baru di Kaltim tidak mengganggu kawasan konservasi hutan lindung yang ada. Pembangunan IKN baru mengusung konsep lingkungan hijau dan modern atau green smart city. "Saat ini, pemerintah pusat terus mempersiapkan kawasan lokasi IKN baru. Khususnya dalam penataan lingkungan hijau atau green smart city," ucapnya didampingi Gubernur Kalti Isran Noor di Sepaku.
Dalam kunjungannya kerjanya itu, dia melihat langsung persemaian IKN di menara pantau atau Tower Bukit Sudarmono di Kecamatan Sepaku, Kabupaten PPU. Politikus Partai NasDem ini menegaskan, pemindahan IKN tidak akan mengganggu kawasan konservasi. Termasuk mengganggu habitat satwa yang hidup di lokasi tersebut. "Makanya kami ke lokasi ini, untuk memastikan betul-betul. Lokasi yang disiapkan sesuai kondisi geografis di daerah ini. Bahkan jika ada lokasi yang rusak, maka segera dihijaukan kembali," katanya.
Mengenai perencanaan penghijauan dan lahan yang akan disiapkan, Siti menyebut masih menunggu detail engineering design (DED) yang disusun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). “Tentunya, ada titik yang akan dibangun di kawasan hijau tersebut,” ungkapnya.
Gubernur Kaltim Isran Noor yang turut mendampingi kunjungan tersebut berharap jika groundbreaking calon IKN dilaksanakan tahun ini. ”Semoga saja terwujud. Artinya, bukan kawasan hijau saja yang dibangun, tapi pendukung lainnya juga dibangun," ucapnya.
Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Kabupaten (Sekkab) PPU Muliadi berharap penataan IKN benar-benar sesuai konsep yang di rencanakan. "Terkait lokasi atau titik pembangunan IKN, memang masih dirahasiakan. Tetapi sebagai keseriusan pemerintah, tahapan demi tahapan pembangunan pemindahan ibu kota negara itu terus dilakukan oleh pemerintah pusat sampai saat ini. Salah satunya melalui kegiatan kunjungan kerja hari ini," kata Muliadi. (kip/riz/k15)
