BALIKPAPAN–Masalah pembebasan lahan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) menuai perhatian Senayan, sebutan gedung DPR di Jakarta. Komisi II DPR mendorong masalah pertanahan, terutama yang berkaitan dengan mendukung pembangunan, seperti tol bisa segera dituntaskan. Pasalnya, ada beberapa bidang lahan yang masuk kegiatan pembangunan Tol Balsam yang belum dibebaskan. Karena berada di kawasan hutan lindung.
Sebagai informasi, menurut data Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Balsam, ada 46 bidang lahan milik warga di kawasan Hutan Lindung Sungai Manggar (HLSM) di Seksi I Tol Balsam. Terdiri dari 39 bidang di sisi Balikpapan dan tujuh bidang masuk wilayah Kutai Kartanegara (Kukar).
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, beberapa kali kesempatan dan rapat kerja dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, selalu mendorong supaya masalah pertanahan, terutama yang berkaitan dengan mendukung pembangunan segera dituntaskan.
“Seperti tol (Balsam), kami berharap bisa diproses secara cepat. Kalau ada hambatan masalah pertanahan, kami berharap, Kementerian ATR bisa menyelesaikan dengan segera,” pesan dia saat berkunjung ke Balikpapan, pekan lalu.
Selain itu, politikus Golkar itu menilai, masalah pertanahan di Indonesia masih cukup banyak. Bukan sekadar lahan yang disiapkan untuk pembangunan tol semata. Namun juga masalah sengketa tanah, konflik tanah, dan isu terakhir yang menyeruak adalah permasalahan mafia tanah.
Kemudian, tumpang tindih tata ruang dan lahan juga banyak terjadi di daerah. Termasuk di Kaltim. “Dalam rangka itu, kami sudah membuat panja (panitia kerja). Ada tiga panja yang kami bentuk. Setelah rapat dengan menteri ATR,” katanya.
Dia menjabarkan panja yang telah dibentuk Komisi II DPR adalah Panja Pemberantasan Mafia Pertanahan, kemudian Panja Pengawasan terhadap evaluasi dan pengukuran ulang terhadap hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), dan hak pengelolaan lahan (HPL).
Panja itu dibentuk, karena selama ini pihaknya mendapat banyak informasi mengenai lahan yang tumpang tindih. Terutama HGU, HGB, dan HPL. Lalu ada Panja tentang Tata Ruang, karena masih ada permasalahan tata ruang yang disusun oleh kepala daerah.
“Khusus Panja tentang HGU, HGB, dan HPL ini, kami melihat banyak yang tidak sesuai peruntukan dan pemanfaatannya. Bahkan ada HGU yang telantar. Itu tidak punya manfaat sama sekali bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Makanya, nanti kami minta kepada Kementerian ATR untuk dievaluasi dan pengukuran ulang,” jabarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (DPUPR-Pera) Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda menyampaikan pembebasan lahan pada ruas Tol Balsam terkendala masalah kepemilikan lahan warga. Yang masuk kawasan HLSM.
Sehingga, staf kepresidenan menginstruksikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), untuk mengarahkan lahan milik warga yang masuk hutan lindung itu diubah menjadi area penggunaan lain (APL).
Kawasan hutan lindung tersebut sudah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 267/KPTS-II/1996 tanggal 10 Juni 1996. Sementara lahan di Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Utara, itu sudah dimiliki warga sebelum ditetapkan menjadi hutan lindung. “Sekarang ‘bolanya’ ada di KLHK. Apakah bisa diubah menjadi APL? Sehingga bisa diganti rugi,” ujar dia. (kip/rom/k8)
