BALIKPAPAN-Pembangunan akses jalan pendekat Jembatan Pulau Balang terus diusahakan agar dibiayai pemerintah pusat melalui APBN. Diketahui, dengan lebar badan jalan sekira 100 meter dan panjang 15,35 kilometer, anggaran yang dibutuhkan sekira Rp 930 miliar. Sementara anggaran untuk pembebasan lahan yang luasnya 129 hektare, membutuhkan anggaran Rp 318 miliar.
Tahun ini, untuk anggaran pembebasan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (DPUPR-Pera) Kaltim mengalokasikan anggaran Rp 10 miliar. Dana itu untuk keperluan persiapan pengadaan lahan termasuk di dalamnya kegiatan pematokan dan sosialisasi. Setelah Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengeluarkan peta bidang, anggaran pembebasan lahan akan dialokasikan kembali di APBD Perubahan Kaltim 2021.
Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga DPUPR-Pera Kaltim Irhamsyah mengatakan, sampai saat ini pembebasan akses jalan pendekat Jembatan Pulau Balang terus berprogres. Pihaknya melanjutkan pematokan lebar badan jalan pada lahan yang akan dibebaskan. Lokasinya di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat. “Kegiatan yang sudah kami lakukan adalah pematokan ROW (lebar badan jalan) selebar 100 meter. Bukan pematokan untuk pemilik lahan. Nantinya pemilik lahan akan mematok sendiri,” kata Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga DPUPR-Pera Kaltim Irhamsyah kepada Kaltim Post, (2/4).
Lanjut dia, permintaan pengukuran sudah disampaikan kepada kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kaltim di Samarinda. Pihaknya meminta agar dilanjutkan ke tahapan pelaksanaan pengadaan lahan. Tahapan tersebut nantinya ditindaklanjuti oleh BPN atau Kantor Pertanahan (Kantah) Balikpapan. Akhir 2020 lalu, Wali Kota Balikpapan telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penetapan Lokasi (Penlok) untuk jalan pendekat Jembatan Pulau Balang tersebut. Melalui SK Penlok bernomor 188.45-342/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Akses Jembatan Pulau Balang Sisi Balikpapan.
Dengan luas lahan yang dibutuhkan sekira 129 hektare, jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah diperkirakan selama dua tahun, yakni 2021–2022. “Setelah itu, kami minta kepada BPN melalui Kantah untuk melakukan pengukuran dan penerbitan peta bidang,” jelasnya. Pria yang sering disapa Iing ini menyampaikan, total anggaran pembangunan jalan pendekat Jembatan Pulau Balang sisi Balikpapan senilai Rp 1 triliun.
“Kami telah mengusulkan ke pemerintah pusat, dan berharap bisa dibiayai APBN,” ungkapnya. Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menuturkan, kegiatan pembangunan jalan pendekat Jembatan Pulau Balang tergantung pada wali Kota Balikpapan terpilih; Rahmad Mas’ud. Menurut politikus Partai Golkar ini, anggaran untuk pembebasan lahan tersebut sudah disiapkan. Pemkot Balikpapan pun sudah mengajukan ke Pemprov Kaltim. Bahwa dana untuk penggantian lahan sekira Rp 300 miliar lebih.
“Tapi dananya belum ada, karena refocusing, realokasi anggaran kemarin,” ujarnya. Dia melanjutkan, dengan anggaran pembebasan lahan sekira Rp 318 miliar dan anggaran pembangunan fisik kegiatan sebesar Rp 930 miliar, maka jalan pendekat Jembatan Pulau Balang sisi Balikpapan itu diperkirakan membutuhkan biaya Rp 1,248 triliun. “Nanti kami bantu di provinsi. Karena dari segi anggaran belum dialokasikan, mungkin di murni 2022. Dan sekarang masih masa transisi. Di mana dari provinsi sepakat untuk membangunnya,” kata anggota DPRD Kaltim daerah pemilihan Balikpapan ini. (kip/riz/k16)
