MANAGED BY:
MINGGU
18 APRIL
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Jumat, 02 April 2021 13:17
Untuk Pertama Kalinya, KPK SP3 Kasus BLBI
Untuk pertama kali, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan keputusan penghentian penyidikan perkara. Kasus yang dihentikan terkait dugaan korupsi penerbitan surat keterangan lunas (SKL) obligor bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Sjamsul Nursalim.

PROKAL.CO,

JAKARTA- Untuk pertama kali, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan keputusan penghentian penyidikan perkara. Kasus yang dihentikan terkait dugaan korupsi penerbitan surat keterangan lunas (SKL) obligor bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Sjamsul Nursalim. Penyidikan tersebut dimulai pada Mei 2019 lalu.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan penghentian penyidikan itu merujuk pasal 40 UU KPK (hasil revisi). Di ayat 1 pasal itu menyebutkan KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan perkara (surat perintah penghentian penyidikan/SP3) yang tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 tahun. "Penghentian penyidikan ini sebagai bagian adanya kepastian hukum dalam proses penegakan hukum," kata Alex (1/4).

 Dugaan korupsi obligor BLBI ditangani KPK sejak 2 Oktober 2019. KPK menerapkan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor. Sebelum Sjamsul dan istrinya, KPK lebih dulu menetapkan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai tersangka. Dalam perkara ini, Sjamsul merupakan pemegang saham pengendali (PSP) Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), obligor BLBI. 

Sejak 9 Agustus 2018, KPK melakukan penyelidikan proses pemenuhan kewajiban pemegang saham BDNI selaku obligor BLBI kepada BPPN tersebut. Kemudian pada 13 Mei 2019 KPK menerbitkan surat perintah penyidikan dengan tersangka Sjamsul dan istrinya dengan bukti permulaan yang cukup dari hasil pengembangan penanganan penyidikan Syafruddin. 

Di sisi lain, pada 9 Juli 2019, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi Syafruddin yang isinya membatalkan putusan banding Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. MA juga menyatakan bahwa perbuatan Syafruddin sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) KPK tidak merupakan suatu tindak pidana. Syafruddin pun dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging). 

Jaksa eksekutor KPK kemudian melaksanakan putusan itu dengan mengeluarkan Syafruddin dari rumah tahanan negara (rutan) KPK pada 9 Juli 2019. Kemudian, pada 17 Desember 2019 KPK mengajukan upaya peninjauan kembali (PK) atas putusan kasasi tersebut. Namun, pada 16 Juli 2020 permohonan itu ditolak dengan alasan yang sama. Yakni perbuatan Syafruddin bukan merupakan tindak pidana.

Halaman:

BACA JUGA

Sabtu, 17 April 2021 12:04

Kasus Orient Bahan Evaluasi Mendasar, Meski Menang, jika Tidak Jujur, Hasilnya Sia-Sia

JAKARTA– Kasus dibatalkannya kemenangan bupati terpilih Sabu Raijua Orient Riwu…

Sabtu, 17 April 2021 11:57

Kans Reshuffle Meluas Dinilai Terbuka

JAKARTA– Isu reshuffle di tubuh Kabinet Indonesia Maju terus menguat.…

Sabtu, 17 April 2021 11:33

Pancasila dan Bahasa Indonesia Hilang, Kemendikbud Ajukan Revisi PP Nomor 57 tahun 2021

JAKARTA-- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akhirnya mengajukan revisi Peraturan…

Jumat, 16 April 2021 15:19

Dua Anggota KKB Puron Wenda Serahkan Diri

JAYAPURA-Saat Kabupaten Puncak memanas dengan aksi penembakan yang dilakukan oleh…

Jumat, 16 April 2021 15:18

Pancasila dan Bahasa Indonesia Hilang dari PP SNP

JAKARTA– Lahirnya peraturan pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2021 tentang…

Jumat, 16 April 2021 14:59

Beberapa Titik di Beoga Dikuasai TNI-Polri

JAYAPURA-Ratusan pasukan TNI-Polri berhasil memasuki wilayah Beoga untuk memberikan perlindungan…

Jumat, 16 April 2021 10:25

Ada Kontak Tembak, 40 Warga Sudah Dievakuasi dari Beoga

JAYAPURA– Evakuasi warga pendatang keluar dari Distrik Beoga, Kabupaten Puncak,…

Rabu, 14 April 2021 09:56
Dinilai Mulai Ada Resistansi dari Pemilih

Mayoritas Calon Dinasti Politik Tumbang

JAKARTA– Dinasti politik kini bukan jaminan bahwa calon kepala daerah…

Minggu, 11 April 2021 12:20
Harus Adaftif dan Terus Tingkatkan Kemampuan

Roll Out Ceremony, Bendera Indonesia Menempel di Bodi KF-X

JAKARTA- Peringatan HUT TNI AU ke-75 diselenggarakan secara sederhana. Namun,…

Sabtu, 10 April 2021 11:11

Suntikan Rp 8,2 Triliun Bangun Perbatasan, 222 Kecamatan Jadi Superprioritas

JAKARTA– Pembangunan kawasan perbatasan bakal terus digenjot. Hingga 2024, pemerintah…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers