JAKARTA– Satuan pendidikan terus didorong untuk kembali membuka sekolah untuk pembelajaran tatap muka (PTM). Namun, keputusan siswa kembali ke sekolah menjadi kewenangan orang tua sepenuhnya.
Menurut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, kewenangan ini agar orang tua juga bisa melihat risiko anak atau kasus Covid-19 di keluarganya. Misalnya, bila ada orang tua atau anggota keluarga yang memiliki penyakit bawaan atau komorbid maka disarankan untuk tidak mengikuti PTM.
”Karena kalau orang tuanya punya komorbiditas yang tinggi sebaiknya anaknya jangan sekolah dulu,” tuturnya dalam diskusi FMB9 (1/4).
Namun, lanjut dia, sekolah tetap harus membuka opsi PTM usai guru dan tenaga kependidikan di tempatnya menerima vaksinasi lengkap. Terlebih, bila anak-anak sudah menginginkan kembali ke sekolah dan kesulitan pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Nadiem mengungkapkan, Indonesia sedikit tertinggal soal pembukaan sekolah ini. Baru 20 persen sekolah yang melakukan PTM. Sementara, sudah hampir 85 persen dari negara-negara Asia Pasifik sudah kembali ke sekolah tatap muka secara full. ”Jadinya kita sedikit ketinggalan juga ke negara-negara lain,”ungkapnya. Padahal, pembukaan sekolah sudah dibolehkan sejak Januari di mana keputusan tersebut ditentukan oleh pemda.
Menurut dia, saat ini, hidup bersinggungan dengan Covid-19 meerupakan kenyataan yang harus dihadapi. Karenanya, mau tidak mau, harus mulai melaksanakan sekolah tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat.
Selain itu, dana BOS sudah diberikan fleksibilitas full untuk sekolah melakukan persiapan tatap muka. Sehingga, dapat digunakan untuk membeli masker, hand sanitizer, thermogun, hingga kebutuhan untuk melengkapi daftar isi kesiapan sekolah sebelum PTM.
”Terserah mau masuk dua kali seminggu, tiga kali seminggu. Asal maksimal 50 persen kapasitasnya,” tegasnya.
Diharapkan, dengan mulai dilakukannya tatap muka saat ini maka target pada Juli 2021 semua satuan pendidikan dibuka bisa tercapai.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf meminta agar sebelum sekolah dibuka, pihak sekolah dan pemda melakukan pendataan pada siswa yang orang tuanya memiliki komorbid. Sebab, kekhawatiran penularan tak hanya terjadi di sekolah. Namun juga di rumah.
”Kalau ada yang komorbid, tolong diizinkan siswa untuk tidak ke sekolah,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti soal kesiapan PTM. Dari sidak yang dilakukannya ke Kabupaten Bogor, ternyata banyak sekolah yang belum memenuhi prasyarat checklist untuk buka sekolah. Dari 250 sekolah yang disiapkan untuk PMT, hanya 170 yang memenuhi syarat.
Hal ini, menurut dia, harus betul-betul dicermati dan dilakukan pengawasan. Sehingga, sekolah tak serta merta bisa menyelenggarakan PTM tanpa persiapan yang matang.
”Tidak semua serta merta bisa tatap muka, harus memenuhi daftar periksa yang ditetapkan Kemendikbud,” tegasnya.
