MANAGED BY:
MINGGU
09 MEI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Jumat, 02 April 2021 21:00
Pledoi Eks Bos Perusda PT Perkebunan Kaltim Utama
Perusda AKU Klaim Punya Saham di Anak Usaha Toba Grup
-

PROKAL.CO,

SAMARINDA–Penyertaan modal di perusahaan daerah PT Agro Kaltim Utama (AKU) sepanjang 2003–2014 tak bisa sepenuhnya dianggap total loss. PT AKU sempat menyetor dividen ke Pemprov Kaltim Rp 3,2 miliar. Ditambah, perseroan daerah itu juga memiliki saham 5 persen di PT Perkebunan Kaltim Utama (PKU) I, perusahaan patungan bersama PT Toba Bara Grup milik Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Ini dituangkan dalam pembelaan atau pledoi Yanuar dan Nuriyanto, dua terdakwa korupsi penyertaan modal PT AKU dalam persidangan virtual di Pengadilan Tipikor Samarinda (1/4). “Di PT PKU I ini, ada saham lima persen senilai Rp 8 miliar. Dan saat ini, perusahaan tersebut memiliki kebun sawit seluas 3.500 hektare. Serta pabrik kelapa sawit berkapasitas 70 ton per jam,” ucap tim kuasa hukum kedua terdakwa, Supiatno, Wasti, dan Marpen Sinaga membaca. Dari pledoi setebal 59 lembar yang dibaca bergantian ketiganya, PT PKU I berpedoman hasil audit akuntan publik 2014.

Yakni memiliki aset senilai Rp 183,6 miliar atau ekuivalen dari saham 5 persen milik PT AKU, maka setara Rp 9,1 miliar. “Dan saham itu berbentuk golden share,” sambung Supiatno. Dengan demikian, lanjut dia, tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menilai muncul kerugian negara sebesar modal yang diberikan pemprov pada 2003-2014, sebesar Rp 27 miliar plus laba dari kerja sama dengan sembilan perusahaan yang masih berupa piutang senilai Rp 2,7 miliar, dianggap tak tepat diterapkan. Mestinya, total kerugian menyusut dengan dividen yang diberikan direksi PT AKU sebesar Rp 3,2 miliar.

Selain itu, ucap tim kuasa hukum kedua terdakwa membaca pledoi, penilaian JPU jika Yanuar dan Nuriyanto memperkaya diri sendiri, perlu dilihat lebih bijak lagi oleh majelis hakim. Sepanjang persidangan, JPU tak pernah membuktikan seperti apa bentuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang disangkakan. Kerugian negara harusnya dibebankan berdasar besaran uang negara yang dinikmati para terdakwa secara riil. Namun, dalam tuntutan JPU, justru membagi dua kerugian total loss itu menjadi uang pengganti yang dibebankan ke terdakwa. “Realitasnya dari sembilan kerja sama itu masih berupa piutang yang dapat ditagih,” lanjut Wasti membaca.

Sebelumnya, pada sidang 23 Maret lalu, kedua terdakwa ini dituntut JPU Agus dan Rosnaeni Ulva masing-masing selama 15 tahun pidana penjara dengan denda senilai Rp 500 juta subsider enam bulan pidana kurungan. Kerugian negara sebesar Rp 29,7 miliar yang berasal dari penyertaan modal Rp 27 miliar dan laba usaha Rp 2,7 miliar dibebankan ke Yanuar dan Nuriyanto, masing-masing sebesar Rp 14,873 miliar. Jika uang pengganti ini tak dilunasi paling lambat 30 hari sejak putusan dinyatakan inkrah, diganti dengan pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan.

Kembali ke persidangan yang dipimpin Hongkun Otoh bersama Lucius Sunarto dan Arwin Kusumanta. Tim kuasa hukum kedua terdakwa juga menilai unsur melakukan, atau turut serta melakukan yang disangkakan dalam tuntutan lewat Pasal 2 UU 31/1999, yang diperbarui dalam UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, tak bisa dibuktikan secara utuh. “Karena itu, kami meminta majelis hakim kedua terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan dan dakwaan,” kata Supiatno.

Halaman:

BACA JUGA

Sabtu, 08 Mei 2021 12:30

Waspada Tren Lonjakan Kasus Covid-19 Pasca-Libur

TAK berbeda jauh dengan tahun lalu, masyarakat Kaltim pada Lebaran kali…

Sabtu, 08 Mei 2021 12:28
Penyekatan Dikeluhkan, DPRD Minta Petugas Konsisten

Soal Penyekatan, Siang Dijaga, Sore hingga Malam Bebas

Berkaca pada data kasus Covid-19 tahun lalu, penyebaran virus corona…

Sabtu, 08 Mei 2021 12:27

Hilal di Bawah Ufuk, Lebaran 13 Mei

SIDANG Isbat penetapan 1 Syawal atau Lebaran akan dilaksanakan Kementerian…

Sabtu, 08 Mei 2021 12:26

PTM Ditunda, Inovasi Pemprov Apa?

BALIKPAPAN-Gubernur Kaltim masih belum memberi lampu hijau pelaksanaan kegiatan pembelajaran…

Sabtu, 08 Mei 2021 12:25

14 Posko Didirikan, Polres Samarinda Pantau secara Digital dan Manual

SAMARINDA–Sebanyak 14 posko didirikan Polresta Samarinda jelang Idulfitri 2021. Pos…

Sabtu, 08 Mei 2021 12:22

Panen Buah Pakai Robot

Penggunaan artificial intelligence dalam aktivitas sehari-hari kian masif. Bahkan untuk…

Sabtu, 08 Mei 2021 11:39

Polemik Wawasan Kebangsaan, Pegawai KPK Ditanya Bersedia Lepas Jilbab atau Tidak

JAKARTA- Desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbuka perihal proses…

Jumat, 07 Mei 2021 17:50
Rektor Uniba Isradi Zainal dalam Talk Show IKN Garapan Kaltim Post

Keluar dari Pendidikan Kaku, Kolaborasi Perguruan Tinggi dengan Industri

Jelang pemindahan ibu kota negara (IKN), dunia pendidikan harus bersiap.…

Jumat, 07 Mei 2021 17:43

Minta DK PBB Embargo Senjata Myanmar

YANGON-  Sekitar 200 organisasi non pemerintah meminta Dewan Keamanan (DK)…

Jumat, 07 Mei 2021 17:39

ALAMAK NAIK LAGI KAH..?? Pemerintah Beri Sinyak Kenaikan Tarif PPN

JAKARTA– Pemerintah memberikan sinyal kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN). Saat…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers