PEMERINTAH diminta menggenjot penerimaan pajak asli daerah (PAD) dari sektor pajak bumi dan bangunan. Sebab, wilayah Kaltim yang luas dinilai memberikan potensi penerimaan pajak dan retribusi lebih besar dibandingkan Jawa. Meski di Kalimantan masih banyak wilayah perkebunan.
“Untuk PBB P2 (pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan) sangat potensial. Tinggal di mapping ulang melalui pendataan baru penyesuaian NJOP (nilai jual objek pajak)," terang Analis Ahli Kebijakan Pendapatan Daerah Andri Hikmat, Rabu (31/3).
Data yang ia kantongi, baru 4,3 persen sumbangan PBB ke PAD, yang mana ukurannya sangat kecil se-Kalimantan. Padahal, seharusnya PBB minimal 25 persen sumbangannya. "Karena PBB menyangkut properti. Kalau kita melakukan proses penyesuaian NJOP, akan menjaga kestabilan harga properti," lanjutnya.
Jika penyesuaian NJOP ini dilakukan, masyarakat lokal akan diuntungkan. Dari kacamata positive thinking, efek domino positif akan banyak. “Melihat kacamata pembayaran pajak, kok naik lagi dan lagi. Padahal kalau positive thinking, dengan penyesuaian NJOP, efeknya banyak. Termasuk penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) akan melonjak,” bebernya.
Ditambahkan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Muhammad Adrian, PBB akan naik dengan adanya pemindahan ibu kota negara (IKN). "Harga tanah di lokasi dekat IKN pasti naik. Begitu diputuskan IKN, investor pasti akan membuka kantor, tempat ekonomi lain, pasar, mal itu pasti. Begitu ini naik, kalau pemerintah tidak menangkap peluang ini akan stagnan," terangnya.
Menurutnya, jika peluang ini ditangkap dengan baik, iklim investasi akan membaik di Kaltim. "Lambat laun juga akan berimplikasi pada pendapatan daerah. Untuk saat ini, data PBB P2 Balikpapan paling tinggi. Karakter kota cenderung besar, karena tanah di kota cenderung lebih mahal. NJOP tentunya akan tinggi," pungkasnya. (aji/ndu/k15)
