Tahun ini, ekonomi Kaltim diharapkan bisa tumbuh minimal 2 persen. Berbagai strategi disiapkan untuk mewujudkannya. Seperti memaksimalkan peran sektor perdagangan dan pertanian, hingga mengembangkan kawasan strategis. Namun, yang paling utama dibutuhkan sinergisitas untuk mendukung pemulihan.
SAMARINDA - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim Muhammad Aswin mengatakan, sinergisitas semua pemangku kepentingan menjadi kunci utama suksesnya pemulihan ekonomi pasca-pandemi.
Hal itu sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang kerja sama daerah, lalu Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2016 tentang kerja sama pemerintah dengan badan usaha, dan Peraturan Menteri ESD Nomor 41 tahun 2016, tentang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
Sinergisitas ini bisa melalui optimalisasi sumber pendanaan dengan skema corporate social responsibility (CSR) melalui program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM), yang bersinergi dengan program pemerintah untuk tujuan pembangunan. Lalu mengarahkan dan menyinergikan program dan kegiatan sektor swasta, agar berkontribusi terhadap perbaikan indikator kinerja kepala daerah.
Selain itu, kerja sama antar-pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur bertujuan untuk kepentingan umum yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memerhatikan pembagian risiko di antaranya para pihak.
“Yang ketiga dibutuhkan mitra pembangunan dengan mengidentifikasi program dan kegiatan yang berpeluang dikembangkan melalui pendanaan di luar APBD, seperti green climate fund,” ujarnya, Rabu (31/3).
Tiga strategi itu dinilai bisa membantu pemulihan ekonomi lebih cepat dengan memperbaiki pembangunan yang bekerja sama dengan pihak lain. Tahun ini, Kaltim setidaknya memiliki sembilan usulan proyek. Di antaranya pembebasan lahan dan konstruksi jalan akses Jembatan Pulau Balang dan penanganan banjir di tiga kota (Samarinda, Balikpapan, Bontang).
Juga pembangunan flyover Muara Rapak Balikpapan, pengerukan alur Sungai Mahakam, revitalisasi dan pembangunan PLTS di daerah terpencil, pembangunan jalan tol Samarinda-Bontang, pembangunan Bandara Ujoh Bilang, pembangunan gedung tempat pelelangan ikan (TPI) dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Manggar, serta program pengembangan Korporasi Desa Sapi. “Usulan proyek ini sudah dilakukan oleh Gubernur Kaltim kepada pusat,” jelasnya.
Selain itu, yang menjadi fokus bersama dan tidak kalah penting adalah Kepulauan Derawan yang sampai sekarang belum masuk menjadi destinasi pariwisata nasional. Status Kepulauan Derawan sebagai destinasi pariwisata nasional sangat dibutuhkan sebagai insentif pengembangan sektor pariwisata berbasis lingkungan di Kepulauan Derawan, khususnya untuk infrastruktur.
Tak kalah penting peningkatan ruas jalan nasional di Kaltim. Karena panjang jalan nasional di Kaltim yang dalam kondisi baik hanya 14,68 persen, atau hanya sepanjang 251,16 km dari 1.710,9 km. “Di mana kita ketahui bahwa seluruh jalan tersebut memiliki peran vital dalam aktivitas perekonomian masyarakat menuju pemulihan ekonomi,” pungkasnya. (ctr/ndu/k15)
