MANAGED BY:
MINGGU
25 JULI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Jumat, 02 April 2021 10:17
Kuliah Tamu Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Fakultas Hukum Unmul, Ternyata Koruptor Itu Rata-Rata Sarjana
Wakil Ketua KPK RI Dr Nurul Ghufron

PROKAL.CO,

Titip absensi, plagiasi, hingga pengajuan proprosal kegiatan mahasiswa yang menggelembungkan kebutuhan dana adalah bibit awal korupsi.

 

“TERNYATA, koruptor itu 86 persen ke atas alumni perguruan tinggi. Mestinya, semakin tinggi ilmu seseorang, karakternya semakin beradab, semakin berintegritas.” Kalimat itu diungkapkan Wakil Ketua KPK RI Dr Nurul Ghufron dalam kuliah umum pendidikan antikorupsi di Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda yang digelar secara daring, Rabu (31/3).

“Ternyata koruptor itu rata-rata sarjana,” lanjut Ghufron menyampaikan data. Temuan KPK itu menjadi tamparan bagi perguruan tinggi. Termasuk Unmul yang harus bertanggung jawab. Rupanya, sambung dia, sumbangsih perguruan tinggi terhadap negara tidak semuanya bagus. Menurutnya, Unmul harus memusuhi segala praktik korup karena 86 persen koruptor yang ditangkap KPK adalah alumni perguruan tinggi.

Di lingkungan kampus, lanjut pria yang pernah pernah menjabat dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Timur itu, perilaku tidak jujur yang memicu timbulnya karakter korup seperti mahasiswa mencontek saat ujian. Contoh lain, memberikan hadiah kepada dosen agar mendapat nilai tinggi. Termasuk menitip absen. “Dia tidak hadir, tapi di absen ada. Ini mahasiswa hantu. Ini perilaku yang tidak jujur. Kalau dari masa pendidikan saja tidak jujur, alumninya tidak bisa diharapkan,” ungkapnya.

Adapun korelasi perilaku menitip absen dengan korupsi, yakni kepalsuan. Contohnya, saat menggarap proyek senilai Rp 1 miliar, banyak kuitansi yang di-mark-up, sehingga dana pembangunan membengkak. Ghufron melanjutkan, pencegahan dan pemberantasan korupsi seperti dua sisi mata uang. Keduanya mesti tersinergis berjalan beriringan agar sampar rasuah bisa teratasi hingga akar. Pada 2020, poin Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia sebesar 37 dan berada di urutan 102 dari 180 negara. Semakin rendah skor yang didapat, menandakan semakin rentan korupsi terjadi. Melorotnya posisi ini dinilai Ghufron tak sekadar pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Dari sembilan sumber data pengukur IPK, tiga klaster yang terbilang cukup berdampak dan justru menjadi kultur bagi masyarakat negeri ini.

Halaman:

BACA JUGA

Sabtu, 24 Juli 2021 10:52

Dugaan Korupsi Penyertaan Modal Perseroda PT MGRM, Eksepsi Ditolak, Perkara Berlanjut

SAMARINDA-Eksepsi yang diajukan Iwan Ratman ditolak majelis hakim Pengadilan Tipikor…

Sabtu, 24 Juli 2021 10:51

BPTD-Dishub Larang Pemberian Cashback

Rapat terkait pengondisian muatan di Pelabuhan Feri Kariangau kemarin dinilai…

Jumat, 23 Juli 2021 13:21

Wali Kota Hapus Opsi Sewa Kantor DPD Golkar Kaltim, Beli atau Pergi

SAMARINDA–Tata kelola aset yang sering jadi temuan auditor membuat Pemkot…

Jumat, 23 Juli 2021 12:08

Rp 190 T Dana Pemda Mengendap di Bank

JAKARTA – Realisasi pencairan anggaran pemerintah daerah (pemda) belum maksimal.…

Jumat, 23 Juli 2021 10:59

Pemkot Revisi Aturan PPKM Level IV, Tak Ada Kelonggaran, Wali Kota Minta Maaf

Pemerintah Kota Minyak merevisi aturan perpanjangan PPKM darurat yang sebelumnya…

Jumat, 23 Juli 2021 10:53

The Checkmate, Calon Pesaing Berat F-35

ZHUKOVSKY– The Checkmate. Nama itu disematkan untuk pesawat Sukhoi generasi…

Jumat, 23 Juli 2021 10:15

Bahas Gedung Sekretariat DPD Golkar Kaltim, Rudy Temui Andi Harun, Begini Hasilnya...

SAMARINDA – Akhirnya Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar…

Kamis, 22 Juli 2021 13:22

Cegah Antrean, Idealnya Cashback Dihapuskan

Polemik pemberian cashback ke sopir truk di Pelabuhan Feri naga-naganya…

Kamis, 22 Juli 2021 13:04

Sampai 2 Jutaan Penduduk akan Pindah ke Kaltim, Ayo Tingkatkan SDM Lokal

PENAJAM – Pemindahan ibu kota negara (IKN) ke sebagian wilayah…

Kamis, 22 Juli 2021 09:57

Untuk Penanganan Covid-19, Samarinda Ajukan Permintaan Bantuan Rp 47 M ke Pemprov

Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengajukan bantuan kepada pemerintah provinsi (Pemprov)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers