SAMARINDA–Pemkot Samarinda melalui Dinas Perhubungan (Dishub) bakal memasang lampu penerangan jalan umum (PJU) di 16 titik jalan se-Samarinda. Menyasar area pinggiran kota yang selama ini minim penerangan. Anggaran yang minim membuat kegiatan dibagi-bagi untuk memperluas jangkauan.
Plt Kepala Dishub Samarinda Herwan Rifa'i menerangkan, tahun ini, pihaknya kembali memasang PJU ke beberapa titik, baik pekerjaan baru maupun lanjutan tahun sebelumnya. Namun, anggaran yang minim membuat kegiatan harus dibagi demi memperluas jangkauan. "Ada sekitar 16 titik yang kami jangkau. Rata-rata tiap titik dianggarkan Rp 160–170 juta. Tapi itu termasuk markah jalan dan zona selamat sekolah (Zoss)," ucapnya.
Dia menjelaskan, selama ini pemasangan PJU bersifat sporadis, yakni mengakomodasi permintaan masyarakat dengan merujuk pada laporan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), serta laporan dari masyarakat. Atas kondisi itu, beberapa waktu lalu Wali Kota Samarinda Andi Harun mengarahkan agar pihaknya punya dokumen perencanaan global dalam bentuk masterplan, atau detail engineering design (DED). Sehingga, bisa diketahui kondisi riil dan kebutuhan akan pembangunan PJU dan kelengkapan jalan lainnya.
"Selama ini tidak punya, tupoksi pemasangan lampu jalan juga baru beberapa tahun dialihkan ke Dishub dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) terdahulu. Sampai saat ini, kami tidak punya datanya," ucap dia.
Lebih detail soal kegiatan, Kabid Prasarana Dishub Samarinda Romiansyah menjelaskan, untuk kegiatan pasangan PJU di 16 titik, sebagian sudah berjalan dengan sistem penunjukan langsung (PL). Karena sesuai anggaran yang ada, tahun ini khusus PJU tidak ada pemasangan besar pada satu ruas jalan. "Itu usaha kami untuk menyentuh daerah pinggiran yang selama ini tidak tersentuh," ucapnya, Rabu (31/3).
Sedangkan terkait dokumen perencanaan khusus PJU dan markah, Romiansyah menyebut sejak 2018 sudah diajukan. Karena memang kebutuhannya cukup penting. Namun, jika memang ada arahan tentu perencanaan akan diusulkan untuk program tahun depan. "Sementara masih dibahas di internal, apakah diusulkan melalui APBD Perubahan atau di anggaran murni 2022. Jika memang urgent, bisa dimulai pada APBD Perubahan 2021, namun per segmen atau kecamatan. Jika keseluruhan, maka diusulkan tahun depan, " tutupnya. (dns/dra/k8)
