SAMARINDA - Pemerintah terus memberi dukungan kepada sektor properti melalui kebijakan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Mereka berharap sektor ini bisa menjadi penggerak perekonomian di daerah dan membantu ekonomi keluar dari krisis.
Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Kaltim Bagus Susetyo mengatakan, sektor properti sudah seharusnya mendapat perhatian mengingat banyaknya industri yang terkait. Ada sekitar 175 industri dengan pekerja mencapai 30 juta orang. “Sektor ini memiliki potensi dan daya ungkit yang sangat besar terhadap upaya pemulihan ekonomi dari dampak Covid-19,” ujarnya, Rabu (24/3).
Diketahui, pemerintah tengah gencar memberikan stimulus untuk sektor ini, seperti skema bantuan pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), dan subsidi selisih bunga KPR. Kemudian ada subsidi uang muka. Semua stimulus itu sebagai upaya mendorong penjualan yang hasilnya bisa terlihat pada pertengahan April dan di akhir 2021.
“Kita bisa menjadi garda terdepan pemulihan ekonomi. Sebab, kondisi pertumbuhan ekonomi yang sedang turun mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat. Proyek-proyek perumahan bisa menjadi ujung tombak agar pergerakan ekonomi bisa berjalan,” tuturnya.
Ditambahkan Bagus, kondisi proyek perumahan di Kaltim yang bisa berjalan adalah perumahan subsidi. Sedangkan rumah nonsubsidi agak berat dijual, walapun masih ada, tapi tidak sebanyak kebutuhan rumah untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Meski berkutat di rumah murah, pembangunan proyek perumahan harus tetap jalan.
Pihaknya berharap semuanya selalu semangat, tetap bekerja, tetap menjual, memasarkan bagaimana pun kondisi walau banyak keterbatasan, tetap harus membangun. “Selain itu, banyaknya stimulus dari pusat sering kali tidak langsung terasa di daerah,” katanya.
Dia menjelaskan, kebijakan pusat sering kali tidak serta-merta diikuti oleh pemangku kebijakan di daerah. Beberapa stimulus yang diterapkan pemerintah pusat perlu perhatian agar penerapannya bisa dilakukan di daerah. Contoh DP 0 persen untuk KPR, ternyata banyak bank pelaksana yang tidak menerapkan itu dengan alasan belum ada arahan dari pusat.
“Seharusnya tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah juga harus mendukung dan mendorong bisnis perumahan agar lebih baik lagi. Meskipun dari segi perizinan dan sertifikasi sekarang juga sudah cukup baik, tapi perlu juga dipantau stimulus ini apakah berjalan atau tidak di daerah,” pungkasnya. (ctr/ndu/k15)
