SANGATTA–Musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) menyiratkan banyak pekerjaan rumah (PR) bagi Pemkab Kutai Timur (Kutim). Sehingga, banyak menyita perhatian Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman.
Terlebih, periode pemerintah saat ini merupakan periode lima tahun terakhir, dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) 25 tahun pertama Kutim. Grand design dari RPJP mengamanatkan bahwa Kutim harus menjadi daerah agrobisnis dan agroindustri.
Dalam rangka menuju program agrobisnis dan agroindustri, sejak awal berdiri, Kutim telah dipersiapkan sebagai daerah pembangunan, yang perekonomiannya diletakkan di pembangunan memanfaatkan sumber daya alam (SDA) yang bisa diperbaharui. "Misalnya perkebunan kelapa sawit. Sekarang Kutim merupakan daerah dengan perkebunan kelapa sawit terbesar di Kaltim," ujarnya.
Bahkan, luas perkebunan tersebut di Kutim mencapai 450 ribu hektare. Namun, sampai sekarang kabupaten pecahan dari Kutai Kartanegara itu belum mempunyai pabrik industri hilir dari kelapa sawit. "Pada periode ini, kami akan membuat regulasi agar ada industri hilir kelapa sawit," sebutnya.
Musrenbang kecamatan dinilai sangat penting dalam rangka mencari masukan. Guna penyusunan perencanaan pembangunan anggaran 2022 mendatang. Sehingga, proses mencapai visi-misi serta tujuan sasaran dari program dalam membangun Kutim.
"Musrenbang kecamatan melibatkan aspirasi masyarakat dan usulan program prioritas agar bermanfaat untuk menuntaskan permasalahan di setiap desa atau kelurahan. Kemudian disinkronkan dengan program pemerintah," ungkapnya.
Ardiansyah menyebut, usulan infrastruktur masih menjadi prioritas dari Kecamatan Muara Wahau. Yakni, sebanyak 49 usulan. Musrenbang dengan tema Peningkatan Infrastruktur Dasar untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Daerah itu akan menyiapkan 50 persen APBD Kutim untuk periode 2021–2024, difokuskan di bidang infrastruktur dasar.
"Yang jelas semua aspirasi masyarakat akan ditampung. Skala prioritas akan ditetapkan sesuai dengan program pemkab," pungkasnya. (dq/dra/k8)
