BALIKPAPAN–Pengembangan biodiesel yang digaungkan pemerintah dinilai bukan menjadi solusi menekan impor minyak dan gas bumi. Berdasarkan perhitungan opportunity cost, penerapan biodiesel justru mengakibatkan defisit perdagangan bertambah menjadi Rp 72,1 triliun pada 2018 dan Rp 85,2 triliun pada 2019.
Ekonom Senior Faisal Basri mengatakan, penerapan biodiesel bukan solusi, karena salah satu tujuan pengembangan biodiesel adalah menekan impor minyak, sehingga memperbaiki transaksi perdagangan dan current account deficit. "Kenyataannya justru bertolak belakang," kata Faisal Basri dalam diskusi virtual, Jumat (19/3).
"Pemerintah hendak merealisasikan secara penuh program B30, B40, bahkan B100, ini sudah ngawur sekali. Ngawurnya super-ngawur. Saya sudah melakukan kajian yang membuktikan bahwa ini bukan solusi, buat APBN juga bukan solusi," ujarnya.
Petani sawit, kata dia, juga sangat dirugikan karena harga jual sawit di tingkat petani tertekan. "Pengusaha biodiesel menikmati rente atau zero sum game," ujarnya.
Subsidi, kata dia, juga beralih dari bahan bakar minyak ke biodiesel. Akibatnya subsidi sudah dianggarkan tahun ini untuk program B30 sebesar Rp 2,78 triliun. Selain itu, dibutuhkan tambahan lahan sekitar 5 juta hektare untuk merealisasikan program biodiesel B30 dan B40 secara penuh.
Sebagai informasi, penyerapan CPO Kaltim untuk kebutuhan dalam negeri mengalami perlambatan seiring penyaluran biodiesel di Kaltim yang tercatat lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya.
Pada triwulan IV 2020, penyaluran biodiesel di Kaltim tercatat sebesar 289 ribu kiloliter (kl) atau mengalami kontraksi sebesar 33,65 persen (quarter to quarter/qtq), lebih rendah dibandingkan capaian triwulan sebelumnya sebesar 436 ribu kl dan juga tumbuh positif sebesar 4,20 persen (qtq).
Penurunan penyaluran biodiesel tersebut utamanya disebabkan oleh penurunan produksi biodiesel, yang sebagian besar dari produsen biodiesel di Kaltim. (aji/ndu/k8)
