BALIKPAPAN-Target penyelesaian dua ruas seksi Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) kian dekat. Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar Seksi 1 dan Seksi 5 yang berada di Balikpapan tuntas April 2021. Hal itu dibahas dalam rapat kerja antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dengan Komisi V DPR.
“Pak menteri, saya minta atensi khusus terhadap tol Kaltim ini. Karena sejak diresmikan tahun lalu (2019) masih ada dua seksi yang belum selesai. Yaitu Seksi 1 dan Seksi 5. Tentu masyarakat Kaltim maupun pemerintah daerah sangat berharap ini bisa dituntaskan,” kata Irwan, anggota Komisi V DPR. Diketahui, Seksi 1 Tol Balsam memiliki panjang 22,3 kilometer.
Membentang dari Km 13, Balikpapan menuju Samboja, Kutai Kartanegara. Sementara Seksi 5, menghubungkan Sepinggan-Km 13. Panjangnya 11,9 kilometer. Sebelumnya, dua ruas Tol Balsam itu dicanangkan akan difungsikan sebagai jalur mudik Lebaran tahun lalu. Namun, karena pengerjaan fisik maupun pembebasan lahan belum tuntas, maka molor hingga tahun ini. “Agar menjadi atensi khusus Pak Menteri (Basuki Hadimuljono). Syukur-syukur dalam pelaksanaan Idulfitri nanti sudah bisa digunakan oleh seluruh masyarakat Kaltim. Karena saya rasa peran tol ini sangat strategis. Maklum di Kaltim itu, jalan nasionalnya juga cuma satu poros,” tutur wasekjen DPP Partai Demokrat ini.
Selain “menodong” menteri PUPR, pria yang menjabat ketua kelompok fraksi (kapoksi) Partai Demokrat ini juga meminta pimpinan DPR agar melaksanakan kunjungan spesifik ke Balikpapan. Memantau langsung pembangunan di lapangan hingga menelaah penyebab molornya target rampung yang selama ini dicanangkan. “Saya juga meminta pada kesempatan ini, pimpinan (DPR) agar ada kunjungan spesifik ke tol (Tol Balsam). Agar bisa kita bantu kementerian menyelesaikan. Karena bukan hanya permasalahan di satu kementerian, yaitu Kementerian PUPR. Mungkin ada juga hal-hal yang harus kita dorong. Dalam hal ini kewajiban pemerintah daerah atau kementerian-kementerian yang lain,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tak berkomentar banyak. Secara singkat dia hanya menyampaikan Tol Balsam saat ini sedang diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Untuk pelaksanaan cut off atau penghentian terhadap proyek tersebut. Untuk diketahui, Seksi I Tol Balsam terbagi dalam lima segmen. Di mana ruas tol tersebut dibiayai melalui dua sumber pembiayaan, APBD Kaltim sebesar Rp 1,5 triliun dan APBN Rp 271 miliar.
Seksi 1 ini dikerjakan lima kontraktor berbeda. Pada Segmen 1 dikerjakan PT Wijaya Karya. Segmen 2 oleh PT Bangun Cipta Kontraktor. Lalu, Segmen 3 digarap kontraktor PT Adhi Karya. Kemudian Segmen 4 dikerjakan PT Hutama Karya dan Segmen 5 oleh PT Waskita Karya. Sementara Seksi 5, menggunakan APBN dan pinjaman Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sebesar Rp 720 miliar.
Pada Seksi 5A dikerjakan oleh PT Wijaya Karya. “Nanti setelah akhir Maret ini, selesai diaudit BPKP baru diteruskan oleh BUJT (Badan Usaha Jalan Tol, yakni PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (JBS) yang sekarang,” ungkapnya. Diwartakan sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (DPUPR-Pera) Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda menyampaikan, Seksi 1 dan Seksi 5 Tol Balsam ditargetkan diresmikan April 2021, sehingga bisa digunakan sebagai jalur alternatif pada Lebaran tahun ini. Kedua seksi ini akan melengkapi tiga seksi yang sebelumnya yang telah beroperasi lebih dahulu pada Desember 2019. Yaitu Seksi II ruas Samboja-Muara Jawa (30,98 Km), Seksi 3 ruas Muara Jawa-Palaran (17,50 Km), dan seksi 4 ruas Palaran-Samarinda (17,95 Km).
“Kami sedang berusaha untuk mempercepat segala sesuatunya. Bersama BBPJN (Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional) Kaltim maupun pihak PT JBS (Jasamarga Balikpapan-Samarinda),” ungkapnya belum lama ini.
Mengenai kekurangan pekerjaan kegiatan pada Seksi I, Kementerian PUPR disebutnya berkomitmen menyelesaikan sisa kegiatan tersebut. Hanya, mensyaratkan audit akuntabilitas dan audit verifikasi dari BPKP.
“Memang ada tersisa di situ, pekerjaan dinding penahan tanah yang mengalami kerusakan. Yang akan tetap ditangani oleh Kementerian PUPR. Kemudian ada penurunan di sekitar STA 29 dari Balikpapan. Yang sedang ditangani PT Waskita Karya. Artinya segala kekurangan diambil alih Kementerian PUPR,” papar dia. Sementara itu, mengenai pembebasan lahan pada Hutan Lindung Sungai Manggar (HLSM) yang terdampak pembangunan Tol Balsam tersebut, Fitra Firnanda menerangkan, solusinya berada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Bolanya masih ada di KLHK. Apakah bisa diubah menjadi APL, sehingga bisa diganti rugi,” ungkapnya. (kip/riz/k16)
