MANAGED BY:
MINGGU
19 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Selasa, 16 Maret 2021 11:56
Kaltim Punya Riwayat Lalai Mengatasi Limbah Batu Bara
ilustrasi

SAMARINDA-Keputusan pemerintah mengeluarkan limbah batu bara hasil pembakaran pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dari kategori bahan berbahaya dan beracun (B3) menimbulkan kontroversi. Apalagi, listrik di Kaltim masih banyak bergantung pada PLTU. Jenis limbah yang keluar dari kategori B3 tersebut adalah fly ash (abu terbang) dan bottom ash (abu padat) atau FABA.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim Encek Ahmad Rafiddin Rizal mengatakan, jenis FABA beragam. "Kalau di PLTU kan terjadi pembakaran sempurna," terang Encek. Lanjut dia, FABA dari kegiatan PLTU menggunakan teknologi yang pembakarannya di atas 800 derajat Celcius. Kemudian menggunakan batu bara dengan kategori yang tinggi, sehingga menghasilkan pembakaran sempurna dan karbonnya sangat minimal dan stabil untuk disimpan, sehingga limbah yang dihasilkan tidak beracun.

Meski begitu, tak semua FABA dihasilkan dari PLTU. Industri perkayuan dan perkebunan pun bisa menghasilkan FABA. Hanya, saat ini produksi batu bara di Kaltim memang banyak diperuntukkan bagi PLTU. Namun, ditegaskan Encek, meski FABA PLTU dikeluarkan dari daftar limbah B3, tak berarti penanganan limbah bisa sembarangan.

"Setelah dikeluarkan bukan berarti perusahaan bisa buang ke TPA. Tetap harus dikelola dan dilaporkan. Tetapi hanya, tidak seketat dulu," jelas Encek.

PLTU pun harus tetap mengelola FABA dengan baik. Dia pun mengamini, sejauh ini kasus FABA di Kaltim baru terkait Indominco. "Kemarin bermasalah memang soal Indominco. Soalnya lalai, ketika dia harus menyimpan limbah B3," sambungnya. Diketahui, pada 4 Desember 2017, Pengadilan Negeri Tenggarong, Kukar menjatuhkan hukuman terhadap PT Indominco Mandiri. Berupa pidana denda Rp 2 miliar karena terbukti bersalah melakukan pembuangan (dumping) limbah tanpa izin.

Dia melanjutkan, sebenarnya banyak terobosan pengelolaan FABA agar tak jadi limbah begitu saja. FABA bisa diolah menjadi bahan baku batako dan bahan material pengerasan jalan. Termasuk sebagai material pencegah pembentukan air asam tambang, seperti yang dilakukan PT Kaltim Prima Coal (KPC). Perusahaan ini telah mendapat persetujuan KLHK dalam pelaksanaan uji coba pemanfaatan FABA sebagai bahan baku lapisan penudung material berpotensi asam (potential acid forming/PAF) di tambang KPC.

Uji coba ini untuk melihat efektivitas FABA dalam meminimalkan pasokan oksigen dari proses difusi untuk mencegah pembentukan air asam tambang. Uji coba juga untuk menguji efektivitas FABA sebagai penyedia mineral penetral asam dan alkalinitas air pori pada lapisan penudung batuan berpotensi asam serta menguji efektivitas FABA untuk mengendalikan pH air pori pada lapisan penudung batuan berpotensi asam.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 KLHK Rosa Vivien Ratnawati kemarin memaparkan soal kajian mereka terkait FABA tersebut. Dia menegaskan, FABA dari PLTU tak memenuhi kriteria B3.

"Ada sejumlah syarat untuk dikategorikan sebagai limbah B3," kata dia.

Syarat itu antara lain limbah mudah menyala, mudah meledak, reaktif, korosif, melebihi parameter Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP), 16 parameter konsentrasi logam berat, dan lethal dose-50. Hasil uji TCLP terhadap limbah batu bara di 19 PLTU memenuhi baku mutu yang ditetapkan dalam PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3.

Kemudian hasil uji lethal dose-50 di 19 PLTU itu juga kurang dari 5.000 miligram per kilogram berat badan hewan uji. Human Health Risk Assessment (HHRA) yang dilakukan PLTU limbah batu bara juga tak melebihi parameter toxicity reference value (TRV) yang ditetapkan Kementerian Tenaga Kerja, sehingga dinilai tidak membahayakan pekerja.

Sebelumnya, keputusan pemerintah mencabut limbah batu bara dari PLTU dikecam sejumlah pihak. Fajri Fadhillah dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengatakan, dihapusnya FABA dari daftar limbah B3 adalah keputusan bermasalah dan berbahaya. Pasalnya, batu bara mengandung berbagai jenis unsur racun. Termasuk logam berat dan radioaktif. Ketika batu bara dibakar di pembangkit listrik, unsur beracun ini terkonsentrasi pada hasil pembakarannya. Yakni abu terbang dan abu padat (FABA).

Ketika FABA berinteraksi dengan air, unsur beracun ini dapat terlindikan secara perlahan, termasuk arsenik, boron, kadmium, hexavalent kromium, timbal, merkuri, radium, selenium, dan talium ke badan lingkungan. "Unsur-unsur ini sifatnya karsinogenik, neurotoksik dan beracun bagi manusia, ikan, biota air, dan satwa liar. Alih-alih memperkuat implementasi pengawasan dan penjatuhan sanksi pengelolaan abu batu bara dari pembangkit yang akan memperkecil risiko paparan, pemerintah justru melonggarkan aturan pengelolaan abu batu bara dengan mengeluarkannya dari daftar Limbah B3,” ujar Fajri Fadhillah. (nyc/riz/k16)


BACA JUGA

Sabtu, 18 September 2021 12:32

300 Nakes Ditarik dari 34 Distrik di Papua

JAYAPURA-Sebanyak 300 Tenaga Kesehatan (Nakes) ditarik dari 34 distrik di…

Sabtu, 18 September 2021 10:18

Balikpapan Siap Jadi Ibu Kota Provinsi

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Kaltim, membuka peluang wacana…

Sabtu, 18 September 2021 10:17
RUU tentang Provinsi Segera Diputuskan DPR

Samboja-Sepaku Bisa Lepas dari Kaltim

Dalam naskah akademik RUU IKN yang sebelumnya beredar, pemerintahan IKN…

Jumat, 17 September 2021 12:09

Trans Kalimantan di Kubar Tergenang, Waspada! Lubang-Lubang di Jalan Makin Besar

SENDAWAR–Banjir melanda sejumlah kecamatan di Kutai Barat (Kubar). Terparah banjir…

Kamis, 16 September 2021 14:35
Kepala Sekolah Rp 1,6 Triliun Itu Cuma Ingin Momong Cucu

Itu kan Hanya Catatan di Atas Kertas, tapi Di-Ranking KPK

Menurut undang-undang, kepala sekolah seperti Nurhali sejatinya tak masuk kategori…

Kamis, 16 September 2021 14:33

Undang-Undang Direvisi, Keistimewaan Kaltim Diatur

BALIKPAPAN-Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Kaltim disepakati masuk Program Legislasi…

Kamis, 16 September 2021 14:31

Pemerintah Targetkan Tol Baru ke IKN Rampung 2025, Panjangnya 47 Km

Nantinya, jalan tol sepanjang 47 kilometer itu akan dimulai dari…

Kamis, 16 September 2021 14:29

Situasi Pandemi Mulai Terkendali, Pakar Ingatkan Gelombang Ketiga Masih Bisa Terjadi

JAKARTA- Indikator pandemi nasional semakin membaik. Per tanggal 14 September…

Kamis, 16 September 2021 13:22

56 Pegawai KPK Diberhentikan Dengan Hormat

JAKARTA – Polemik pengalihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara…

Rabu, 15 September 2021 14:43
KPK: Tinggi Bukan Berarti Korupsi, Rendah Bukan Berarti Bersih

Kekayaan Lima Kepala Daerah di Kaltim Naik

Pandemi Covid-19 yang setahun terakhir melanda, tampaknya tidak terlalu berpengaruh…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers