Objek wisata edukasi acap kalah atensi dibanding objek wisata lainnya. Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup (KWPLH) contohnya. Padahal, di sini ada habitat maskot kota.
Banyak hal belum berubah dari KWPLH. Bahkan beberapa fasilitas sudah tampak usang dan rusak, belum lagi jalan menuju lokasi yang tidak lagi mulus.
Setelah menemukan gapura bertuliskan KWPLH di Jalan Soekarno-Hatta Km 23, pengunjung masih harus menyusuri jalan ke dalam. Kerikil dan lubang menghiasi jalan, tentu itu bisa membuat mobil dengan body ceper mudah lecet. Pengendara roda dua akan kurang nyaman melintasinya. Setelah melewati jalan kurang lebih 100 meter tersebut barulah tiba di pintu masuk. Patung beruang madu berukuran cukup besar menjadi penandanya.
Sempat ditutup akibat pandemi Covid-19, KWPLH kembali dibuka pada Januari 2021. Lingkungannya masih bersih dan teduh. Dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti rumah ulin atau rumah lamin, taman, pusat informasi beruang madu, tempat bermain, serta area enclosure bagi beruang madu, kucing hingga anjing. Akan tetapi, area pusat informasi itu sudah mulai usang. Cat sudah mulai tak terlihat lagi warnanya. Begitu pun tempat bermain anak, jembatan ayunan telah putus serta karat di mana-mana.
Permasalahan lain juga mulai muncul, manakala biaya operasional KWPLH mulai mengalami defisit. Ditambah menurunnya angka kunjungan akibat pandemi. Dalam setahun, KWPLH membutuhkan anggaran pengelolaan Rp 1,9 miliar. Pihak pengelola selalu mengumpulkan dana sejak tahun sebelumnya guna memenuhi kebutuhan. Tahun 2020, pengelola mengumpulkan dana Rp 1,4 miliar dan kekurangan Rp 500 juta. Tambal sulam, pengelola mencari berbagai cara agar biaya operasional tercukupi.
Sebelum 2016, pemerintah kota berhak atas wewenang pengelolaan KWPLH. Namun, semenjak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kini kewenangan telah beralih menjadi tugas provinsi. Dalam masa peralihan dari kota ke pemprov itu rupanya masih ada PR yang belum selesai. Salah satunya penyerahan aset. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Balikpapan Zulfikar mengatakan, dalam peraturan, KWPLH memang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, Pro Natura selaku pengelola.
Operasional pengelolaan KWPLH bersumber dari dana tidak terikat, donasi maupun corporate social responsibility (CSR). Ketika melakukan penganggaran di 2020, pihaknya tidak mengetahui kesulitan maupun kendala yang dihadapi pengelola. Sehingga dalam draf pengajuan itu tidak dimasukan untuk KWPLH. Dirinya baru mengetahui ketika berbincang-bincang dengan pengelola setelah pengajuan anggaran selesai dilakukan.
“Dinas kehutanan memang belum ada menganggarkan bagi KWPLH, baru KPHL saja. Itu pun hanya untuk operasional kantor, tahun ini tidak ada anggaran untuk kegiatan. Mungkin nanti jika memang bisa, ataupun peralihan aset telah selesai dapat kami bantu. Kalau soal pemeliharaan beruang mungkin tetap dari pihak ketiga,” ujarnya.
Selaku fasilitator, dirinya berharap pemerintah provisi, kota maupun perusahaan dapat duduk bersama guna membantu operasional KWPLH. Terkait jalan, Zulfikar mengatakan kurang mengetahui apakah itu nanti dapat diperbaiki provinsi atau pihak kota. “Kalau Jalan Soekarno-Hatta kan masuk jalan provinsi, tapi jalan menuju ke dalam itu apakah kota atau provinsi saya pun tidak mengetahui pasti, tapi nanti kita bantu laporkan supaya bisa diperbaiki,” tutupnya. (lil/ms/k15)
