SAMARINDA- DPP Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang akhirnya buka-bukaan terkait penyelenggaraan kongres tersebut kemarin (9/3). Mereka menegaskan bahwa kongres itu dilaksanakan bukan abal-abal, melainkan telah mengikuti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) yang sah.
Namun, AD/ART yang digunakan adalah hasil Kongres Luar Biasa 2005. Sebab, kelompok ini tidak mengakui hasil kongres 15 Maret 2020 karena diduga dihasilkan secara sepihak. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Komunikasi Publik Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang Razman Nasution beserta para pengurus yang hadir di kawasan Kuningan.
Dia menuturkan, bahwa AD/ART yang dihasilkan dari kongres itu patut dicurigai hasil kecurangan karena terbit pada 15 Maret 2020. Padahal menurut pengakuannya, pada tanggal itu kongres masih berlangsung. Sehingga, aneh bila sudah ada AD/ART yang disebarkan.
Dalam AD/ART itu, mereka mempermasalahkan bahwa keputusan tertinggi untuk berbagai kebijakan strategis ada di majelis tinggi partai. Padahal, seharusnya itu merupakan kewenangan ketua umum.
“Patut diduga telah terjadi persekongkolan atau pemufakatan jahat untuk menerbitkan AD/ART yang dibuat di luar kongres dan diajukan ke Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia),” tegasnya. Razman menegaskan, pihaknya akan menggugat AD/ART tersebut khususnya kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke pengadilan dan disampaikan ke Mabes Polri.
Rencana pelaporan pun disebutkan pada hari ini. Razman menyatakan, peserta KLB telah dibagi ke beberapa tim. Salah satunya tim hukum yang akan menangani pelaporan tersebut. “Untuk lapor melaporkan itu, mestinya sore ini (kemarin). Atau paling lama satu dua hari ini,” lanjutnya.
Salah seorang tokoh yang juga hadir adalah pendiri Partai Demokrat Darmizal. Politikus senior itu menyatakan dengan tegas bahwa KLB diselenggarakan semata untuk memperbaiki Partai Demokrat. Sebab dalam pemilu beberapa periode terakhir, perolehan suara terus menurun.
Penurunan ini ditengarai salah satunya karena konflik internal di mana banyak kader yang tidak setuju dengan kepemimpinan dinasti. Darmizal menyatakan, keterpilihan AHY dalam Kongres 2020 itu dipaksakan aklamasi. Dia mengklaim bahwa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak termasuk dalam salah satu pendiri menurut Akta Notaris Peserta AD/ART Partai Demokrat yang ditandatangani pada 2001.
Karena itu, dia mengaku heran bagaimana kemudian kepengurusan dipegang oleh keluarga Cikeas. Majelis tinggi partai diketuai oleh SBY, kemudian Ketua Umum DPP AHY, dan Waketum sekaligus Ketua Fraksi DPR Edhie Baskoro Yudhoyono. Menurut Darmizal, inilah alasan utama mengapa banyak kader yang kemudian menginginkan adanya KLB demi penegakan demokrasi dalam partai.
Di tengah penjelasannya, Darmizal sempat mengungkapkan penyesalan hingga menangis menyayangkan terjadinya politik dinasti dalam tubuh partai berlambang bintang mercy itu. “Saya minta maaf. Saya enggak tahu kalau akan lahir rezim diktator ini. Malu saya,” ungkapnya.
Selanjutnya, Darmizal menjelaskan terkait alasan peserta KLB memilih Moeldoko sebagai ketua umum. Mereka menilai Moeldoko merupakan sosok yang berpengalaman dan memiliki jaringan luas yang diyakini akan berdampak baik bagi elektabilitas Demokrat. Darmizal membantah keras anggapan dari kubu AHY bahwa ada campur tangan pemerintah di sini dengan dipilihnya Moeldoko.
SERAHKAN HASIL KLB
Hasil KLB itu sendiri diklaim kubu Moeldoko telah diserahkan pada Selasa siang. Panitia KLB Deli Serdang Ilal Ferhat yang turut hadir menyatakan bahwa hasil KLB dibawa oleh beberapa tim hukum ke Kemenkumham sekitar pukul 12.00 WIB.
Namun, dari pantauan Jawa Pos di lokasi, antara pukul 11.00 hingga 15.00 tidak ada tanda-tanda kedatangan perwakilan tersebut. Pihak Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham pun belum memberikan keterangan hingga berita ini ditulis.
