HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS
MELAWAN: Agus Harimurti Yudhoyono (tengah) didampingi 34 ketua DPD Partai Demokrat memasuki kantor Kemenkumham, kemarin. Tampak Syaharie Jaang (kanan) juga hadir.
JAKARTA–Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama para kader Partai Demokrat mendatangi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), (8/3). Mereka membawa berkas-berkas yang disebut merupakan bukti penguat bahwa Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang ilegal.
Sementara itu, pengurus Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang yang semula hendak menyerahkan hasil kongres kemarin batal datang. Rombongan ketua umum Partai Demokrat itu datang sekitar pukul 10.30 WIB, setelah didahului oleh lima kontainer plastik.
AHY menyebut, isi kontainer antara lain berkas autentik konstitusi Partai Demokrat. Selain itu, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) yang dihasilkan pada kongres 15 Maret 2020 lalu dan disahkan oleh negara. “Berkas-berkas ini untuk melengkapi semua data dan fakta yang telah kami kumpulkan,” jelas putra sulung mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.
Sebelumnya, AHY dan para pengurus DPP maupun kader tingkat DPD dan DPC mengklaim telah mengumpulkan bukti-bukti bahwa KLB Deli Serdang diselenggarakan secara ilegal. Termasuk meneliti perizinan penyelenggaraan acara dan pengatasnamaan Partai Demokrat dalam penyewaan tempat acara.
Dalam penyerahan berkas kemarin, AHY didampingi para pengurus DPP. Termasuk Sekjen DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, para anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, serta 34 ketua DPD. Termasuk Syaharie Jaang yang merupakan ketua DPD Partai Demokrat Kaltim turut hadir.
“Saya hadir dengan niat baik untuk menyampaikan surat resmi kepada Menkumham dan jajaran. Menyampaikan keberatan agar Kemenkumham menolak dan menyatakan bahwa GPK PD (Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat) sebagai kegiatan yang ilegal,” ungkapnya.
Berkas tersebut diterima secara simbolis oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham Cahyo Rahadian Muzhar. Cahyo mengungkapkan dirinya telah menerima keterangan dari pihak AHY dan berjanji jajarannya akan meneliti berkas-berkas tersebut sesegera mungkin.
“Tentunya berdasarkan pertemuan tadi, apa yang disampaikan AHY akan kami catat. Kemudian melakukan telaah lebih lanjut terhadap dokumen-dokumen yang diserahkan ini,” ujar Cahyo. Namun, dia tak memberi kepastian kapan tenggat waktu penelaahan tersebut atau kapan hasilnya akan diumumkan.
Dari Kemenkumham, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono juga mendatangi KPU. AHY dan tim ditemui secara langsung oleh Plt Ketua KPU Ilham Saputra dan para komisioner. Dalam audiensi tersebut, AHY menyerahkan berkas SK kepengurusan sesuai hasil Kongres ke-5 Partai Demokrat pada 15 Maret 2020 yang sah dan disahkan Kementerian Hukum dan HAM.
“Data bisa dikroscek dengan Sipol (Sistem Informasi Partai Politik). Apakah benar mereka yang memiliki suara yang sah,” ujarnya setelah pertemuan. Sebagai informasi, Sipol merupakan sistem database kepengurusan dan keanggotaan partai politik dari level pusat hingga kecamatan.
