Nasib Partai Demokrat diprediksi akan sama dengan Partai Berkarya. Kepengurusan baru akan disahkan Kementerian Hukum dan HAM. Lalu bertarung di pengadilan.
SAMARINDA-Friksi di tubuh Partai Demokrat diklaim tak menjalar sampai ke Kaltim. Para kader sudah lebih dulu mematok pagar sejak berembusnya isu pengambilalihan kursi Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) awal Februari lalu.
Sekretaris DPD Demokrat Kaltim Edi Rusani menegaskan, seluruh kader sepenuhnya memegang hasil kongres V di Jakarta Maret 2020. Hasil kongres itu memparipurnakan kemenangan aklamasi AHY untuk menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai ketua umum Partai Demokrat. “Kami solid menjaga muruah partai sesuai hasil kongres V Maret 2020 di Jakarta,” ungkapnya dikonfirmasi media ini kemarin (7/3).Lanjut dia,deteksi dini di Kaltim sudah ditempuh untuk memastikan para kader di berbagai tingkatan, mulai DPD, DPC, hingga ranting tak asal ikut menghadiri kongres luar biasa (KLB) Demokrat di Sibolangit, Dili Serdang, Sumatra Utara pada 5 Maret lalu.
Ketua DPD Demokrat Kaltim Sjaharie Jaang, lanjut Edi, sudah menginstruksikan ke seluruh kader di Kaltim untuk tidak asal-asalan terlibat. Tanpa mengetahui seperti apa mekanisme sesuai anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.Apalagi keberadaan KLB dengan hasil ditunjukknya Moeldoko sebagai ketua umum dan Marzuki Alie sebagai ketua DPP, jelas bertentangan dengan mekanisme internal Demokrat. “Opsi cabut keanggotaan jika terlibat sudah diinstruksikan. Tapi, hingga kini belum ada kader kami yang ke sana,” tegasnya.
Dia menyatakan, Demokrat Kaltim memastikan diri ikut dalam konsolidasi yang langsung dipimpin AHY kemarin bersama 33 DPD dan 514 DPC se-Indonesia. Dengan begitu, kader Demokrat di Kaltim 100 persen steril dari upaya perebutan tanpa mekanisme yang terjadi saat ini. Dikonfirmasi terpisah, Wakil Sekretaris Fraksi Demokrat di DPR RI Irwan Fecho menyentil peran pemerintah dalam menjaga iklim demokrasi di Indonesia kini. Terlebih, hasil KLB tersebut digadang-gadang bakal didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM hari ini (8/3). Jika pemerintah mengesahkan hasil KLB itu, politikus Senayan asal Kaltim ini menilai, Presiden Joko Widodo jelas mencoreng wajah sendiri dan dikenang sebagai pemimpin yang membabat habis demokrasi.
“Presiden pernah berkomitmen menegakkan demokrasi. Ini bukan sekadar iklim ketika pemilu, tapi juga menjaga partai-partai politik yang berada di barisan oposisi, di luar pemerintahan tak dilemahkan,” ungkapnya. Menurut Irwan, jika pemerintah tetap mengesahkan hasil KLB Dili Serdang, hanya ada dua kemungkinan. Presiden tak bisa mengendalikan para pembantu-pembantunya atas kejadian ini, terlebih Moeldoko merupakan salah satu orang terdekatnya yang mengisi posisi kepala staf presiden (KSP).
Atau, sambung dia, presiden sengaja membiarkan pelemahan terjadi. Irwan menegaskan, konsolidasi internal yang langsung dipimpin AHY kemarin menyatakan, tak ada satu pun struktur DPD hingga DPC yang terlibat dalam manuver perebutan partai secara inkonstitusional tersebut. Dari hal ini saja, kata dia, begitu kentara ilegalnya KLB, sehingga seluruh kader yang menyatakan kesetiaan ke AHY, siap melawan hasil gerakan pengambilalihan kepemimpinan tersebut. “Kaltim bahkan se-Indonesia jelas mengambil langkah konkret mendukung internal PD yang dipimpin Ketum AHY,” tuturnya.
Diketahui, para ketua dan pengurus DPD serta DPC Demokrat memenuhi panggilan "darurat" ke Jakarta kemarin menyusul penunjukan Moeldoko sebagai ketua umum partai versi KLB Deli Serdang. Secara terbuka, mereka menyatakan perang melawan kubu Moeldoko. AHY membuka konsolidasi nasional tersebut dengan penegasan bahwa Partai Demokrat akan melawan dan tidak mengakui hasil KLB tersebut. "Kami tentunya punya hak dan kewajiban moral melawan GPK (Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan) PD (Partai Demokrat) yang tidak sah itu. Kalau kami diam, artinya sama saja Partai Demokrat membunuh demokrasi di negeri ini," tegasnya. Lalu disambut oleh para pengurus dan kader dengan teriakan "Lawan! Lawan!".
AHY juga menyinggung tentang pernyataan Moeldoko sebelum-sebelumnya yang ternyata mereka nilai bertentangan dengan sikapnnya di KLB. "Katanya saudara Moeldoko itu mencintai Partai Demokrat. Katanya, ada yang mengatakan mencintai itu tidak harus memiliki. Yang jelas KSP Moeldoko tidak mencintai tapi ingin memiliki Partai Demokrat," ujar AHY. Dalam forum Commander's Call yang berlangsung mulai pukul 16.00, AHY memberi kesempatan kepada para ketua DPD dari 34 provinsi untuk menyatakan sikap dan menunjukkan SK sebagai bukti pemilik suara yang sah dalam partai. Dilanjutkan dengan pernyataan 514 ketua DPC pada pukul 19.00.
Para ketua DPD dan DPC menyatakan perang melawan Moeldoko dan mengawal AHY sebagai ketum sampai masa tugas berakhir. Mereka juga meminta Moeldoko mundur dari jabatan sebagai KSP. Mereka akan memproses hukum semua kader daerahnya masing-masing yang kedapatan terlibat dalam KLB tersebut. Perlawanan ini, menurut para pengurus partai, harus digaungkan dengan keras. Karena adanya dugaan kekuasaan di balik upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat oleh Moeldoko. Mereka meyakini bahwa KLB itu tidak akan bisa terselenggara jika tidak ada restu dan izin dari pemerintah maupun elemen penegak hukum.
Deputi Badan Pembinaan Jaringan Konstituen (BPJK) DPP Partai Demokrat Taufiqurrahman menduga sejak awal bahwa pemerintah memiliki kepentingan melihat posisi Moeldoko sebagai KSP saat KLB berlangsung. Dugaan ini diperkuat dengan posisi Partai Demokrat sebagai oposisi pemerintah. Partai kerap berseberangan terkait kebijakan seperti UU Cipta Kerja dan RUU Haluan Ideologi Pancasila. Sehingga menurutnya, gerakan ini bisa dianggap sebagai upaya mengacaukan Partai Demokrat. "Saya yakin nalar masyarakat sudah bisa menebak dan mengira siapa yang sesungguhnya berada di balik Moeldoko," lanjutnya. Selain pernyataan sikap terbuka, mereka juga menggelar rapat secara tertutup. AHY mengungkapkan bahwa forum ini membahas strategi dan langkah yang akan diambil partai ke depannya, juga mencari solusi untuk mempertahankan demokrasi dan kedaulatan partai.
Sementara itu, Direktur Indonesia Political Review Ujang Komarudin, memprediksi nasib Partai Demokrat akan sama dengan Partai Berkarya. Di mana kepengurusan dikudeta, dan kepengurusan baru akan disahkan Kementerian Hukum dan HAM. Sama halnya dengan Berkarya, kepengurusan Demokrat berpotensi diselesaikan di pengadilan. “Permainan panjangnya di PTUN,” ujarnya. Ujang menuturkan, apa yang dilakukan Moeldoko sangat ugal-ugalan. Namun, dia meyakini, hal itu tidak akan menghambat prosesnya di Kementerian Hukum dan HAM. Apalagi, secara politik, Demokrat berada di luar haluan pemerintah. “Itu pasti sudah berhitung. Moeldoko tidak mungkin mau mengambil kalau enggak ada restu SK. Ga mungkin melakukan yang sia-sia,” imbuhnya.
