MANAGED BY:
JUMAT
16 APRIL
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Sabtu, 06 Maret 2021 21:00
Lonjakan Penduduk di Samarinda dan Balikpapan, Layanan KTP Berpotensi Malaadministrasi
Kantor Disdukcapil Samarinda

PROKAL.CO,

SAMARINDA-Risiko lonjakan penduduk di Kota Samarinda dan Balikpapan jadi perhatian Ombudsman RI Perwakilan Kaltim setelah provinsi ini dipilih jadi lokasi ibu kota negara (IKN) baru. Dari hasil kajian Ombudsman, urusan dasar pelayanan negara terkait KTP elektronik menemui sejumlah masalah. Ada empat daerah yang jadi bahan kajian Ombudsman RI Perwakilan Kaltim. Daerah tersebut adalah Balikpapan, Samarinda, Penajam Paser Utara (PPU), dan Kutai Kartanegara (Kukar).

Kepala Keasistenan Pengaduan Masyarakat Ombudsman RI Kaltim Ria Maya Sari mengatakan, penambahan penduduk pendatang dan penduduk nonpermanen di Balikpapan dan Samarinda cukup signifikan sehubungan dengan rencana pemindahan IKN. “Ombudsman juga mendapati bahwa di Balikpapan, Kukar, dan PPU belum ada peraturan kepala daerah yang mengatur pelaksanaan pendataan penduduk nonpermanen. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 21 Ayat 1 Permendagri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen,” terangnya.

Lanjut dia, hanya Samarinda yang sudah melaksanakan pendataan penduduk nonpermanen sebagaimana diatur dalam Perwali Samarinda Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pendataan Penduduk Nonpermanen. Ombudsman menyarankan perlunya peraturan di tingkat daerah terkait hal itu guna mengantisipasi peningkatan jumlah penduduk drastis seiring berjalannya rencana pemindahan IKN.

Ombudsman RI Kaltim juga menyampaikan saran perbaikan. Antara lain, perlunya Disdukcapil menjaga konsistensi dan menghindari potensi malaadministrasi terkait ketersediaan blangko KTP-el yang sudah memadai. Serta mengadakan koordinasi secara rutin dengan penyelenggara pelayanan publik lain guna mengantisipasi potensi masalah terkait pemanfaatan data administrasi kependudukan. Apalagi di sisi lain, penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di unit penyelenggara pelayanan publik belum optimal.

Menurut Ria, saat ini banyak pelayanan publik yang belum memiliki KTP scanner. Jadi, alih-alih KTP elektronik membuat urusan dokumen bebas kertas, nyatanya urusan di pemerintahan juga masih memerlukan fotokopi KTP. "Masih jadi kendala di layanan public. Idealnya tidak perlu lagi fotokopi asalkan semua penyelenggara publik punya KTP scanner. Kami juga mendorong agar penyelenggara publik untuk hal ini," kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kaltim Kusharyanto. Meskipun sebelumnya masalah yang mengemuka adalah KTP elektronik yang tak bisa dicetak karena kehabisan blangko, Ombudsman menemukan bahwa ketersediaan blangko KTP-el tidak lagi menjadi masalah yang berarti dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan untuk 2021.

Ketersediaan blangko tersebut dijamin oleh Dirjen Kependudukan Kementerian Dalam Negeri RI. Kemudian, masing-masing Disdukcapil juga telah melaksanakan berbagai inovasi pelayanan untuk memudahkan masyarakat mengakses administrasi kependudukan. Di antaranya,

Halaman:
loading...

BACA JUGA

Jumat, 16 April 2021 15:37

Edhy Prabowo Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar

JAKARTA– Eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mulai menjalani…

Jumat, 16 April 2021 15:36

Satgas Tak Larang Bepergian Sebelum 6 Mei

JAKARTA- Satgas Penanganan Covi-19 mengisyaratkan tak ada larangan bagi warga…

Jumat, 16 April 2021 15:25

Pengakuan Praka MAM Pembunuh Pacar, Dirangkul Mesra lalu Dicekik hingga Tewas

Perlahan misteri seputar kematian Riski Rahmadhini yang tewas di tangan…

Jumat, 16 April 2021 14:51

Pihak RSUP Kariadi Tak Pernah Terima Izin Riset Vaksin Nusantara

JAKARTA–Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dokter Kariadi yang selama ini…

Jumat, 16 April 2021 14:24

AS Tarik Pasukan dari Afghanistan pada Peringatan WTC

KABUL- AS berusaha menenangkan Afghanistan menjelang penarikan pasukan. Kamis (15/4)…

Jumat, 16 April 2021 13:21
Setor PAD Tak Bisa Jadi Dalil

Direktur Umum BUMD PT AKU Divonis 13 Tahun Penjara

SAMARINDA–Korupsi penyertaan modal di BUMD PT Agro Kaltim Utama (AKU)…

Jumat, 16 April 2021 13:16

Tak Semua BUMN Pindah ke Kaltim

BALIKPAPAN-Kantor BUMN tidak semuanya bakal berdiri di ibu kota negara…

Jumat, 16 April 2021 13:15

Investor Tiongkok Survei Proyek Kereta, Incar Rute Kubar-Kutim

BALIKPAPAN–Rencana pembangunan jalur kereta api di Kaltim kembali dilirik investor…

Jumat, 16 April 2021 13:07

Polda Jatim Bongkar Komplotan Scampage Internasional, Modus Duplikasi Website, Curi Data 30 Ribu Warga AS

SURABAYA–Korbannya ribuan warga Amerika Serikat (AS). Pelakunya dua orang Indonesia…

Jumat, 16 April 2021 10:28

Paksakan Mudik Bisa Timbulkan Lonjakan Kasus Baru

 JAKARTA - Pelarangan mudik dari sudut pandang kesehatan saat pandemi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers