MANAGED BY:
SENIN
19 APRIL
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Sabtu, 06 Maret 2021 10:51
Skandal Suap Pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Celah Sempit Korupsi Masih Ada

PROKAL.CO,

BALIKPAPAN–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut suap puluhan miliar yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kasus yang ikut menyeret wajib pajak dari kalangan pengusaha itu kembali membawa preseden buruk pelaku usaha. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim Slamet Brotosiswoyo menyebut, pengurusan pajak di Indonesia dalam perkembangannya mengarah ke perbaikan. Dari sisi administrasi lebih sederhana dan bisa dilakukan secara daring.

“Artinya sudah mengurangi intensitas tatap muka antara petugas pajak dengan pengusaha,” kata dia, (4/3). Namun, diakuinya, di balik sistem yang lebih transparan ini masih ada celah sempit yang bisa digunakan antara pegawai pajak dan pengusaha untuk “bermain”. Tetapi kondisi ini disebut baru bisa terjadi bila ada pertemuan langsung atau tatap muka antara dua pihak. “Potensi untuk pertemuan langsung bisa terjadi jika soal persoalan pajak,” ungkapnya. Artinya, selama pengusaha atau perusahaan taat membayar pajak dengan nominal dan tenggat waktu yang sesuai, tidak akan ada masalah. Adapun banyak persoalan yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah DJP adalah memberikan informasi yang benar dan tepat soal jenis dan cara perhitungan pajak yang benar.

“Faktanya di daerah banyak pengusaha yang bingung. Tidak paham pajak dan bagaimana menghitungnya. Ini yang harus disosialisasikan DJP,” ujarnya. Pun dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini. Banyak pelaku usaha yang mengalami kesulitan bahkan terancam bangkrut. Pajak menjadi salah satu kewajiban yang cenderung memberatkan hingga memerlukan campur tangan pemerintah melalui keringanan pajak. “Banyak program relaksasi yang dibuat pemerintah saat pandemi. Sayangnya, tak ada mekanisme yang jelas bagaimana pelaku usaha bisa mendapatkannya. Contoh terbaru soal insentif PPnBM hingga nol persen,” ungkapnya.

Dari kacamata pelaku usaha, salah satu pajak yang hingga kini masih menjadi momok adalah pajak pertambahan nilai (PPN). Karena banyak kasus terjadi kelalaian salah perhitungan, entah disengaja atau tidak, yang pengusaha bermasalah dengan pegawai pajak.

“Jadi, dari sisi pemotong biasanya ada kelengahan. Jadi terjadi kesalahan atau penundaan pembayaran pajak yang disetorkan pengusaha,” tuturnya. Disesalkan Slamet juga, pada program amnesti pajak yang digulirkan pada 2020 lalu tak membuat pengusaha bisa lepas dari kecurigaan pegawai pajak. Ini diketahuinya dari sejumlah laporan anggota Apindo Kaltim yang mendapat amnesti pajak, tapi tetap didatangi pegawai pajak.

“Sudah ikut program pengampunan. Ujung-ujungnya ada yang datang untuk melakukan pemeriksaan,” sebutnya. Sementara itu, pengamat hukum dari Universitas Mulawarman Samarinda Herdiansyah Hamzah menjelaskan salah satu episentrum korupsi memang berada di tempat perputaran uang, dalam hal ini pajak. “Karena itu, sepanjang pengelolaan pajak tidak diawasi secara ketat, celah korupsi akan selalu ada,” ungkapnya. Castro, begitu dia disapa, juga menyebut ini kasus kedua yang menjerat DJP setelah kasus Gayus Tambunan, sehingga harus disikapi secara tegas. Harus memberikan efek jera. Tidak hanya menyangkut beratnya hukuman semata, tapi juga seberapa kuat kasus ini menyasar elite birokrasi pajak yang terlibat.

Halaman:
loading...

BACA JUGA

Sabtu, 17 April 2021 21:00
Menteri PUPR: Tambang di Kaltim Akan Lebih Diawasi

Lahan Kritis Kepung Ibu Kota Negara Baru

Menurut Jatam, 73 persen daratan Kaltim telah dikaveling untuk kepentingan…

Sabtu, 17 April 2021 21:00

ALHAMDULILLAH..!! Boleh Mudik Dalam Provinsi, Asal Tidak Keluar Kaltim

SAMARINDA–Kasus Covid-19 di Kaltim perlahan terus mengalami penurunan. Kini, jumlah…

Sabtu, 17 April 2021 20:00
Gajinya Ditanggung APBN

Guru PPPK Akan Dikontrak Per Tahun, Pemprov Siapkan 4.202 Formasi

BALIKPAPAN-Rekrutmen guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) diharapkan menjadi…

Sabtu, 17 April 2021 12:09
Mereka Menemukan ’’Rumah” di Indonesia (5-Habis)

Nama Ketiga Anak Jadi Trofi Ajang Sepak Bola

Seorang doktor teologi, selama nyaris tiga dekade di Papua, selain…

Sabtu, 17 April 2021 12:06

Indonesia Tidak Boleh Lengah, Gelombang Ketiga Covid-19 Dunia Membayangi

JAKARTA- Meskipun kasus Covid-19 di Indonesia relatif ‘terkendali’. Namun gelombang…

Sabtu, 17 April 2021 12:05

Segera Disahkan, Rancangan Perpres Zakat ASN Sudah Masuk Setneg

JAKARTA- Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pembayaran zakat untuk aparatur…

Sabtu, 17 April 2021 12:02

Kasus Mafia Pertanahan Makin Massif, Diminta Tak Hanya Gertak Sambal

JAKARTA– Panitia Kerja (Panja) Mafia Tanah Komisi II DPR RI…

Sabtu, 17 April 2021 11:59

Lulusan SMA Bisa Daftar Sekolah Kedinasan dan CPNS

JAKARTA- Tahun ini, pemerintah memperluas kesempatan kepada masyarakat lulusan SMA/sederajat…

Sabtu, 17 April 2021 11:35
Vaksin Nusantara Bisa Diporduksi Awal Tahun Depan

BPOM Menunggu Respon Peneliti Vaksin Nusantara

JAKARTA– Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jumat (16/4) menyatakan…

Sabtu, 17 April 2021 11:34

Dua Bulan Temukan 200 Ujaran Kebencian

JAKARTA- Media sosial masih menjadi ladang subur ujaran kebencian. Polri…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers