LUASNYA wilayah geografis Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), membuat kebutuhan anggaran pembangunan menjadi lebih besar. Usulan alih status jalan milik Pemkab Kukar ke Provinsi Kaltim dan pemerintah pusat didukung penuh DPRD Kukar.
Hal tersebut disampaikan anggota Komisi III DPRD Kukar Ahmad Zulfiansyah kepada Kaltim Post pada Jumat (5/3). Menurut dia, porsi kebutuhan anggaran di APBD Kukar terlalu banyak. Sehingga membuat beban APBD Kukar juga semakin besar.
Dengan pelimpahan status jalan yang diusulkan Pemkab Kukar tersebut, diharapkan percepatan pembangunan di Kukar bisa dilakukan. Termasuk upaya pemkab menjalankan kebijakan yang lebih prioritas.
“Kami di legislatif tentu setuju dengan upaya tersebut. Supaya beban APBD Kukar ini akan menjadi berkurang. Apalagi sebenarnya provinsi memang tidak memiliki wilayah, sehingga bisa membantu,” katanya.
Luasnya wilayah Kukar, membuat konektivitas jalan yang harus dibangun dan dirawat dengan APBD Kukar juga semakin besar. Sementara jalan tersebut juga banyak yang menghubungkan antar-kabupaten bahkan provinsi.
“Dibanding daerah lain, Kukar memiliki panjang ruas jalan yang sangat panjang. Bahkan mencapai ribuan kilometer. Sehingga perlu dibagi kewenangannya dengan Pemprov Kaltim maupun pemerintah pusat,” tutupnya. (qi/kri/k8)
