JAKARTA – Wapres Ma’ruf Amin memberikan pengarahan di rapat koordinasi rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) 2021 (4/3). Tuntutan masyarakat terhadap kualitas birokrasi ke depan semakin tinggi. Ma’ruf mengingatkan supaya ada perbaikan kualitas dan integritas ASN yang dijaring.
Ma’ruf Amin menyampaikan tahun ini rekrutmen ASN cukup besar. Jumlahnya mencapai 1,3 juta orang. ’’Pertama, kita akan merekrut satu juga guru melalui skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK, Red),’’ katanya. Rekrutmen guru dalam jumlah besar itu merupakan upaya penyelesaian persoalan kekurangan guru di seluruh daerah di Indonesia.
Selain itu pemerintah tahun ini juga merekrut sebanya 300 ribu ASN formasi lainnya. Kuota sebanyak 300 ribu ini terbagi untuk PPPK dan pegawai negeri sipil (PNS). Dengan kabar ini, maka tidak benar bahwa 2021 tidak ada rekurmen PNS baru. Tetapi Ma’ruf tidak merinci dari kuota 300 ribu itu berapa yang PPPK dan untuk PNS.
Meskipun jumlah ASN yang direkrut tahun ini jauh lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, Ma’ruf mengatakan tetap melali pendekatan kebutuhan instansi. Selain itu juga mempertimbangkan alokasi sumber daya manusia sesuai dengan keahlian yang diperlukan. Khususnya untuk mewujudkan target pembangunan nasional maupun daerah.
’’Di sampaing itu juga untuk memenuhi kebutuhan penggantian ASN yang sudah pensiun,’’ katanya. Ma’ruf berharap Kementerian PAN-RB dalam menjalankan rekrutmen ASN tahun ini sebaik-baiknya. Dia ingin pemerintahan atau birokrasi benar-benar diisi oleh talenta-talenta terbaik bangsa. Menurutnya bibit-bibit ASN unggul mampu membawa birokrasi Indonesia menjadi berkelas dunia.
Dia menegaskan bahwa ASN merupakan aset bangsa untuk menjelankan pemerintahan yang responsif dan efektif. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas birokrasi ke depan terus berkembang. Perkara ini harus jadi perhatian bersama dalam proses rekrutmen ASN. ’’Karena rekrutmen merupakan tahap yang sangat menentukan keberhasilan kita mencapai kualitas birokrasi amsa depan,’’ jelasnya.
Dalam kesemaptan itu Ma’ruf juga menyampaikan perkembangan perampingan struktur birokrasi. Data per 26 Februari 2021 ada 76 unit kementerian dan lembaga melakukan penyederhanaan birokrasi. Serta ada 39.291 penyederhanaan struktur jabatan administrasi dan ditunjangan dengan 42 jabatan fungsional baru. Dia mendapatkan kabar bahwa pengalihan jabatan administrasi ke fungsional di lingkungan pemerintah daerah belum dilakukan secara optimal. ’’Sesuai arahan Presiden, penyederhanaan birokrasi agar diselesaikan paling lambat 30 Juni 2021,’’ jelasnya. Baik untuk instansi pemerintah pusat maupun daerah.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengungkapkan, bahwa saat ini pemerintah masih menyusun jadwal penerimaan calon ASN. Penyusunan ini tengah dilakukan oleh pihaknya bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Menurut dia, proses pengadaan ASN dan Guru PPPK tahun 2021 kali ini cukup beda dengan sebelumnya. Karena total jumlah ASN yang dibutuhkan sekitar 1,3 jut pegawai. ”Jumlah yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya. Ini merupakan pengalaman pertama bagi pemerintah,” ujarnya.
Karena itu, kata dia, pemerintah mencoba merumuskan prosedur, memperkuat dukungan kebijakan, mengidentifikasi berbagai risiko, dan berbagai persiapan lain yang diperlukan. Termasuk mencoba keajegan sistem seleksi secara online bersama sejumlah pihak. ”Kami buat bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN),” ungkapnya.
Setiap tahun pemerintah memang melakukan rekrutmen. Tetapi pada tahun 2020, pemerintah membatalkan seleksi pegawai ASN karena kondisi pandemi. Namun demikian, menurut Tjahjo, pembatalan tersebut memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk merencanakan dengan baik seleksi yang akan diselenggarakan pada tahun 2021.
”Maka terkait dengan seleksi tahun 2021, pertama perlu saya tegaskan, KemenPANRB mendukung upaya Kemendikbud untuk merekrut PPPK yang dilakukan untuk menyelesaikan kekurangan guru di daerah,” paparnya.
Pada skema ini, tenaga-tenaga honorer yang sudah terdaftar dalam data pokok pendidikan (Dapodik) Kemendikbud bisa ikut mendaftar. Termasuk, para guru eks tenaga honorer K2 dan lulusan Pendidikan Profesi Guru yang tidak mengajar.
”Bahkan Kemendikbud menyediakan fasilitas bagi tenaga-tenaga honorer ini meningkatkan kemampuan dalam menghadapi tes seleksi. Mereka juga diberikan kesempatan tes sebanyak 3 kali,” ungkapnya.
