Beredar surat Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag soal penyelesaian dokumen jamaah haji. Salah satunya adalah perintah pengumpulan paspor calon jamaah haji (calhaj) tahun pemberangkatan 2020 lalu.
Di dalam surat tertanggal 2 Februari 2021 itu ada beberapa poin. Diantaranya adalah memerintahkan kepada Kanwil Kemenag Provinsi untuk melakukan pengumpulan paspor jamaah haji berhak lunas atau periode pemberangkatan 2020. Proses pengumpulan paspor ini dilakukan paling lambat sampai 15 Maret 2021.
Kemudian seluruh jajaran Kanwil Kemenag Provinsi diminta untuk memberitahukan kepada seluruh calhaj 2020 untuk mengecek masa berlaku paspor masing-masing. Ketentuan paspor yang bisa digunakan untuk haji tahun ini adalah, masa berlakunya sampai 22 Januari 2022. Jika masa berlaku paspornya kurang dari tanggal tersebut atau bahkan sudah mati, calon jamaah haji diminta untuk segera mengurus pembuatan paspor baru.
Selain itu Kemenag pusat juga meminta dokumen jamaah haji pengganti atau pelimpahan porsi untuk segera di-input ke sistem. Lalu paspor, lembar setoran lunas, pas foto calhaj tahun keberangkatan 2020 yang belum dipindai untuk segera dipindai.
Beredarnya surat yang ditandatangani oleh Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenag Muhajirin Yanis itu sempat memunculkan sinyal bahwa tahun ini pemerintah memberangkatkan jamaah haji di tengah pandemi. Dikonfirmasi soal surat tersebut, Plt Dirjen PHU Kemenag Oman Fathurahman membenarkannya.
Namun dia menegaskan dengan keluarnya surat tersebut, bukan berarti haji 2021 bakal terselenggara. Sebab sampai saat ini Kemenag masih menunggu kebijakan resmi dari pemerintah Arab Saudi soal penyelenggaraan haji 2021.
’’Surat tersebut bagian dari mitigasi penyelenggaraan haji. Mitigasi andai (tahun ini, Red) haji ada,’’ katanya kemarin (2/3). Oman menegaskan sampai saat ini belum ada kepastian dari Arab Saudi. Menurut guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu dokumen perjalanan haji seperti paspor penting untuk dipersiapkan sejak dini. Sebab jika nanti tiba-tiba Arab Saudi membuka penyelenggaraan haji, persiapan Kemenag bisa kedodoran.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya Menag Yaqut Cholil Qoumas memberikan tenggat waktu Maret ini kepada Arab Saudi. Jika sepanjang maret ini belum ada kepastian penyelenggaraan haji, maka pemerintah Indonesia memutuskan tidak memberangkatkan jamaah. Sebab waktu yang tersedia semakin mepet. Perhitungan Kemenag jika menggunakan skenario normal, jamaah haji tahun ini mulai diberangkatkan 15 Juni atau sekitar 3,5 bulan lagi. (wan)
