Akhir 2019, Nawawi Pomolango resmi diangkat menjadi wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setahun lebih, pria yang berdomisili di Balikpapan itu ikut memimpin lembaga antirasuah. Beragam kasus silih berganti turut ditangani.
ROMDANI, Balikpapan
AKHIR pekan lalu dimanfaatkan oleh Nawawi Pomolango pulang ke Balikpapan. Rumahnya di Perumahan Bukit Damai Sentosa (BDS) II, Balikpapan Selatan jadi lokasi silaturahmi. Sejumlah kerabat dan rekan kerja semasa tugas di Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan datang. Karena masih suasana pandemi Covid-19, Nawawi sengaja membatasi tamu yang hadir.
Meski begitu, dia juga ingin bernostalgia dengan awak media di Kota Minyak. Jurnalis Kaltim Post dan Balikpapan Pos (Kaltim Post Group) sengaja dia undang datang ke rumahnya, Minggu (28/2). Mengingat sehari sebelumnya ajakan diskusi santai di sebuah hotel di Balikpapan dia batalkan karena mendadak ada pekerjaan yang tak bisa Nawawi tinggalkan.
Mantan ketua PN Samarinda itu bercerita terkait kinerja KPK belakangan ini. Terutama selama dia menjadi pimpinan komisi antirasuah tersebut. Mantan ketua PN Jakarta Timur itu juga membeber aksi korupsi jelang pemilihan kepala daerah (pilkada) yang kerap terjadi. Di Kaltim yang mencolok adalah sektor perizinan serta pengadaan barang dan jasa yang paling rawan dikorupsi. Berikut kutipan wawancaranya.
Gubernur Sulawesi Selatan (nonaktif) Nurdin Abdullah terjaring operasi tangkap tangan (OTT), Jumat (26/2). Banyak kasus OTT dilakukan pada Jumat atau akhir pekan...
Itu menandakan kami tidak tidur. Kami tidak sedang lengah ketika akhir pekan. Kami bekerja 24 jam. Terlebih ada target yang sudah dikunci. Jadi bukan KPK yang merencanakan waktu OTT. Soal pilihan hari itu, memang kecerobohan dari pelaku yang melakukan transaksi kejahatan pada hari itu.
Nurdin Abdullah pernah menerima penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award 2017. Nyatanya dia terjerat kasus dugaan korupsi. Apa tanggapan Anda?
Penghargaan itu bukan jadi tolok ukur seseorang akan melakukan korupsi atau tidak. Bisa jadi karena kesempatan. Kejadian ini jelas akan menimbulkan pesimistis dari kalangan masyarakat dalam pemberantasan korupsi.
Muncul istilah Jumat Keramat di kalangan awak media. Karena banyak pejabat yang terjaring OTT KPK saat Jumat…
Sekali lagi, KPK tidak menentukan hari pelaksanaan OTT. Kenapa Jumat sering terjadi OTT, itu hanya faktor kebetulan. Bisa jadi mereka (pelaku) melakukan kejahatan pada hari-hari itu (Jumat). Kami hanya menunggu waktu yang tepat dan bukti yang kuat untuk melakukan OTT.
