MANAGED BY:
SENIN
19 APRIL
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Selasa, 02 Maret 2021 10:52
Dugaan Korupsi Penyertaan Modal Perusda PT Agro Kaltim Utama (AKU)
Ahli Meringankan Bilang, Nilai Laba Tak Dikategorikan Kerugian Negara, Jika…

PROKAL.CO,

SAMARINDA–Ahli meringankan yang dihadirkan Yanuar dan Nuriyanto, terdakwa dalam dugaan korupsi penyertaan modal Perusda PT Agro Kaltim Utama (AKU), menilai keberadaan piutang dalam usaha yang dijalankan badan usaha milik daerah (BUMD) tak bisa dinilai sepenuhnya sebagai kerugian negara.

“Selama masih bisa ditagih dan terbayar tak bisa dikategorikan kerugian,” ucap Dr Prija Djatmika ketika memberikan keterangan dalam sidang virtual di Pengadilan Tipikor Samarinda (1/3).

Dengan begitu, kata ahli hukum pidana dan kriminologi asal Universitas Brawijaya, Malang, piutang di PT AKU perlu dilihat lebih jauh. Seperti apa proses penagihannya. Selama penagihan ditempuh dan ada bukti jika utang tersebut terbayar, tentu tak bisa dikategorikan sebagai kerugian negara. Terlebih, proses penagihan itu bisa melalui mekanisme hukum perdata ke pengadilan. Disinggung JPU Agus dan Zaenurrofiq perihal bagaimana dengan piutang yang menggantung cukup lama dan tak jelas kapan terbayar, menurut Prija, hal itu bergantung pada kebijakan pengawas PT AKU yang notabene merupakan Pemprov Kaltim.

Jika pemerintah memberi tengat waktu, kemudian piutang itu tak mampu terbayar dalam jangka waktu itu, direksi perusda tersebutlah yang bertanggung jawab. Selain itu, lanjut dia, kerugian negara dalam kasus ini tak bisa menyertakan laba. Lantaran besaran kerugian negara sesuai sumber pendanaan yang diterima PT AKU dalam kurun 2004–2010 sebesar Rp 27 miliar. “Penyertaan modal itu kan kekayaan. Jumlahnya bisa bertambah atau berkurang dan itu harus dilihat secara eksplisit. Tak bisa disamaratakan,” sambungnya.

Terlebih dalam kasus ini, ada dividen yang diberikan PT AKU ke Pemprov Kaltim sebesar Rp 3 miliar dalam kurun 2003–2006. Ketika masih bernama Perusda Perkebunan Kaltim. Keterangan ahli meringankan yang dihadirkan dua terdakwa ini bertolak belakang dengan keterangan Agus Sofie, ahli yang dihadirkan JPU pada 9 Februari lalu. Auditor dari perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltim itu menjelaskan, kerugian riil kasus ini sebesar Rp 29,7 miliar.

Nilai itu, ungkap dia, dievaluasi dari kerja sama yang dijalin PT AKU sepanjang 2008–2014 dengan sembilan perusahaan. “Nilainya berdasarkan total dari kerja sama. Ditambah laba, enggak dari modal yang diberikan pemprov saja,” ungkapnya di persidangan kala itu. Lanjut dia, sembilan kerja sama itu jelas melanggar ketentuan dasar pembentukan perusda. Sebab, tak sesuai sektor usaha perkebunan.

Halaman:

BACA JUGA

Sabtu, 17 April 2021 21:00
Menteri PUPR: Tambang di Kaltim Akan Lebih Diawasi

Lahan Kritis Kepung Ibu Kota Negara Baru

Menurut Jatam, 73 persen daratan Kaltim telah dikaveling untuk kepentingan…

Sabtu, 17 April 2021 21:00

ALHAMDULILLAH..!! Boleh Mudik Dalam Provinsi, Asal Tidak Keluar Kaltim

SAMARINDA–Kasus Covid-19 di Kaltim perlahan terus mengalami penurunan. Kini, jumlah…

Sabtu, 17 April 2021 20:00
Gajinya Ditanggung APBN

Guru PPPK Akan Dikontrak Per Tahun, Pemprov Siapkan 4.202 Formasi

BALIKPAPAN-Rekrutmen guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) diharapkan menjadi…

Sabtu, 17 April 2021 12:09
Mereka Menemukan ’’Rumah” di Indonesia (5-Habis)

Nama Ketiga Anak Jadi Trofi Ajang Sepak Bola

Seorang doktor teologi, selama nyaris tiga dekade di Papua, selain…

Sabtu, 17 April 2021 12:06

Indonesia Tidak Boleh Lengah, Gelombang Ketiga Covid-19 Dunia Membayangi

JAKARTA- Meskipun kasus Covid-19 di Indonesia relatif ‘terkendali’. Namun gelombang…

Sabtu, 17 April 2021 12:05

Segera Disahkan, Rancangan Perpres Zakat ASN Sudah Masuk Setneg

JAKARTA- Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pembayaran zakat untuk aparatur…

Sabtu, 17 April 2021 12:02

Kasus Mafia Pertanahan Makin Massif, Diminta Tak Hanya Gertak Sambal

JAKARTA– Panitia Kerja (Panja) Mafia Tanah Komisi II DPR RI…

Sabtu, 17 April 2021 11:59

Lulusan SMA Bisa Daftar Sekolah Kedinasan dan CPNS

JAKARTA- Tahun ini, pemerintah memperluas kesempatan kepada masyarakat lulusan SMA/sederajat…

Sabtu, 17 April 2021 11:35
Vaksin Nusantara Bisa Diporduksi Awal Tahun Depan

BPOM Menunggu Respon Peneliti Vaksin Nusantara

JAKARTA– Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jumat (16/4) menyatakan…

Sabtu, 17 April 2021 11:34

Dua Bulan Temukan 200 Ujaran Kebencian

JAKARTA- Media sosial masih menjadi ladang subur ujaran kebencian. Polri…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers