Penanganan dampak banjir menjadi satu di antara lima sektor yang masuk program kerja 100 hari garapan Wali Kota Samarinda Andi Harun bersama wakilnya, Rusmadi Wongso. Dua lokasi menjadi titik krusial yang harus dikerjakan. Jalan DI Panjaitan, Kecamatan Sungai Pinang dan simpang Sempaja yang bersinggungan antara Kecamatan Samarinda Ulu dan Samarinda Utara.
SAMARINDA–Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda Sugeng Chairuddin beberapa waktu lalu telah memimpin rapat persiapan, termasuk membahas beberapa titik yang harus diselesaikan dalam waktu dekat.
Misalnya, menyelesaikan pembayaran dana kerahiman 49 rumah di segmen Segiri yang ditargetkan selesai dan bersih dari pertengahan Maret ini, disebutkan dalam rapat bahwa Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Samarinda sudah menyanggupi. "Karena dalam waktu dekat tim pelaksana dari Balai Wilayah Sungai (BWS) akan mulai pekerjaan fisik," ujarnya.
Di tempat yang sama, Kabid Pembangunan Jaringan Sumber Air (PJSA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda Desy Damayanti menerangkan, terkait dua titik yang menjadi prioritas wali kota, pihaknya hanya fokus pada satu titik, di sisi hilir Jalan DI Panjaitan, tepatnya sungai mati di belakang Masjid Babul Hafazah, Kelurahan Temindung Permai. Namun, hanya pekerjaan administrasi, yakni desain perencanaan dan dokumen pengajuan pembebasan lahan. Selanjutnya, Dinas Pertanahan yang akan membebaskan (membayar ganti rugi) sekitar 27 rumah, dan bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR dan Pera Kaltim yang melakukan pengerukan, dalam rangka mengembalikan fungsi kawasan sebagai sungai.
"Sempat ada kesalahan dokumen yang kami buat dengan berkas yang diminta Dinas Pertanahan. Namun, kami terus mengerjakan dan koordinasi," ucapnya.
Adapun di simpang Sempaja, Desy menyebut, tahun ini tidak ada pekerjaan fisik yang dilakukan dengan anggaran pemkot. Namun, di sisi Jalan Wahid Hasyim II, pihaknya mengajukan anggaran Rp 4 miliar untuk peningkatan drainase sebagai kelanjutan pekerjaan tahun lalu. "Sejak tahun lalu kami memiliki memorandum of understanding (MoU) untuk penyelesaian dampak banjir. Pemkot bertugas untuk penanganan dampak sosial, pemprov Kaltim untuk pekerjaan fisik, dan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dalam hal ini BWS Kalimantan IV akan mengerjakan sungai," ujarnya.
Dia menjelaskan, permasalahan banjir simpang Sempaja paling krusial adalah limpasan dari berbagai kawasan, misalnya Batu Cermin (Kelurahan Sempaja Utara), serta dari Jalan AW Sjahranie. Adapun jalur air menuju Sungai Karang Mumus dari Jalan PM Noor, belum sepenuhnya selesai, lalu sungai di samping Stadion Madya Sempaja hingga Perum Rapak Benuang juga belum maksimal. "Khusus Jalan DI Panjaitan dan PM Noor kami menunggu aksi dari Pemprov Kaltim. Jika memang tidak ada pekerjaan, tahun ini akan kami ajukan dalam rencana strategis (renstra) wali kota baru, agar kami bisa masuk mengerjakan," singkatnya.
Andi Harun menjelaskan, dua titik memang menjadi prioritas awal yang harus ditangani dan dikerjakan, terutama dalam program kerja 100 hari. "Banyak masyarakat mengeluhkan, makanya fokus pekerjaan kami di sana. Harapannya bisa mengurangi dampak genangan air agar aktivitas masyarakat dan ekonomi bisa lancar," singkatnya. (dns/dra/k16)
