JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah resmi menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan (nonaktif) Nurdin Abdullah sebagai tersangka, dini hari kemarin (28/2). Penetapan itu sekaligus membongkar indikasi relasi korupsi yang kuat antara Nurdin dan Agung Sucipto alias Anggu, bos kontraktor PT Agung Perdana Bulukumba (APB).
Nurdin ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama dengan Sekretaris Dinas (Sekdis) Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Pemprov Sulsel Edy Rahmat. Keduanya disangka menerima suap dari Anggu. KPK telah menetapkan kontraktor asal Bulukumba, Sulsel tersebut sebagai pemberi suap. Ketiganya telah ditahan pasca ditetapkan tersangka.
Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers mengungkapkan bahwa Nurdin dan Agung saling mengenal sejak lama. Bahkan, berdasar informasi yang dihimpun Jawa Pos, hubungan pertemanan antara keduanya telah terjalin sejak Nurdin menjabat sebagai bupati Bantaeng, Sulsel. Hubungan itu berlanjut hingga Nurdin menjadi gubernur sejak 2018 lalu.
Firli menjelaskan, perusahaan Agung diketahui mengerjakan beberapa proyek di Sulsel. Diantaranya, proyek peningkatan jalan ruas Palampang-Munte-Bontolempangan di Sinjai/Bulukumba senilai Rp 28,9 miliar yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) penugasan tahun anggaran 2019. Di 2020, proyek yang sama senilai Rp 15,7 miliar juga dikerjakan perusahaan Agung.
Bukan hanya itu, PT APB juga pernah menggarap pembangunan jalan ruas Palampang-Munte-Bontolempangan 1 paket yang didanai APBD Provinsi senilai Rp 19 miliar. Masih ada lagi. Yakni pembangunan jalan, pedestrian dan penerangan jalan kawasan Wisata Bira (bantuan keuangan provinsi ke Bulukumba) senilai Rp 20,8 miliar tahun anggaran 2020.
Selanjutnya, PT APB juga tercatat mengerjakan rehabilitasi jalan parkiran 1 dan pembangunan jalan parkiran 2 kawasan Wisata Bira dengan nilai proyek Rp 7,1 miliar. Untuk tahun ini, perusahaan Agung juga tercatat menjadi rekanan yang memenangkan lelang proyek peningkatan jalan ruas Palampang-Munte-Bontolempangan di Kabupaten Sinjai/Bulukumba senilai Rp 34 miliar.
Menurut Firli, Agung kembali berkeinginan untuk mendapatkan proyek infrastruktur di Sulsel tahun anggaran 2021. Sejak Februari, Agung dan Sekdis PUTR Edy Rahmat telah melakukan komunikasi aktif. Dalam hal ini, Edy dianggap sebagai representasi dan orang kepercayaan Nurdin yang bisa memastikan Agung kembali mendapatkan proyek.
”Dalam beberapa komunikasi tersebut, diduga ada tawar menawar fee untuk penentuan masing-masing dari nilai proyek yang nantinya akan kerjakan oleh AS (Agung, Red),” ungkap perwira polisi bintang 3 tersebut. Nah, pada awal Februari, Nurdin bertemu dengan Edy dan Agung di Bulukumba. Di saat itu, Agung telah mendapatkan proyek Wisata Bira.
Selanjutnya, Nurdin menyampaikan kepada Edy bahwa proyek Wisata Bira akan kembali dikerjakan perusahaan Agung. Nurdin memerintahkan Edy untuk mempercepat pembuatan dokumen detail engineering design (DED) yang akan dilelang pada APBD tahun anggaran 2022. Pada akhir Februari, Edy sempat menyampaikan kepada Nurdin bahwa fee proyek diberikan ke pihak lain.
”Saat itu NA (Nurdin) mengatakan yang penting operasional kegiatan NA (Nurdin) tetap bisa di bantu oleh AS (Agung, Red),” ungkap Firli.
Pada 26 Februari lalu, Agung diduga telah menyerahkan uang sekitar Rp 2 miliar kepada Nurdin melalui Edy. Uang itu ditengarai bagian dari fee proyek yang telah dikerjakan perusahaan Agung. Sementara barang bukti sebesar Rp 2 miliar (bukan Rp 2,5 miliar) yang disita KPK saat operasi tangkap tangan (OTT) Jumat (26/2) lalu merupakan pemberian kesekian kali dari Agung.
Selain penerimaan itu, tim penyidik KPK juga mendapat temuan bahwa Nurdin juga ditengarai menerima uang dari kontraktor lain. Perinciannya, pada akhir 2020 sebesar Rp 200 juta. Kemudian awal Februari sebesar Rp 2,2 miliar dan pertengahan Februari sebesar Rp 1 miliar. ”Penerimaan yang oleh gubernur melanggar aturan yang berlaku,” terang Firli.
KPK menerapkan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 dan pasal 12 B UU Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP kepada tersangka penerima suap, yakni Nurdin dan Edy. Sementara kepada Agung, KPK menerapkan pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Usai ditetapkan sebagai tersangka, Nurdin yang mengenakan rompi tahanan oranye digiring ke rumah tahanan negara (rutan) cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur pukul 03.55 WIB. Kepada awak media, Nurdin mengatakan ikhlas menjalani proses hukum. Dia sempat menyatakan bahwa dirinya tidak tahu menahu terkait perkara yang menjeratnya.
